kabarin.co – Ketua Bawaslu RI, Abhan melaporkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Anthoni dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu, pada Kamis (17/5).
Keduanya diduga telah melakukan perbuatan pidana Pemilu kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan penyelenggara Pemilu. Ancaman hukuman untuk perbuatan tersebut adalah pidana kurungan selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Laporkan Sekjen PSI Ke Bareskrim, Bawaslu Patut Diapresiasi
Praktisi hukum Pemilu, Ahmad Irawan mengatakan, dalam perspektif kerangka dan teknis pengawasan, jika memang yang diteruskan ke Kepolisian oleh Bawaslu merupakan produk temuan, maka tentunya patut diapresiasi.
“Temuan merupakan hasil pengawasan aktif pengawas Pemilu. Apalagi hasilnya menyasar petinggi partai peserta Pemilu, sesuatu yang hampir mustahil terjadi sebelumnya,” kata Irawan kepada Wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/5) malam.
Bawaslu RI, kata dia, telah menyimpulkan perbuatan Anthoni dan Chandra sebagai pidana Pemilu. Berdasarkan konstruksi dan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai tempat bernaung untuk menyamakan pola dan pemahaman mengenai pidana pemilu di antara pengawas, penyidik dan jaksa, maka temuan pelanggaran oleh PSI tentunya melalui proses pendampingan dan pembantuan penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
“Jadi laporan itu bukan laporan mentah. Maka dugaan saya, Penyidik dan Jaksa memiliki sikap pemahaman yang sama dengan Pengawas bahwa keduanya telah melakukan tindak pidana,” ujar Irawan.
Menurut dia, penyidik dan jaksa saat ini tinggal melakukan pemberkasan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Karena prosedur di Gakkumdu di antara pengawas, penyidik dan jaksa telah melakukan pembahasan berulang-ulang terhadap perkara secara formil dan materiil.
Dengan demikian, cepat atau lambat keduanya akan menghadapi proses hukum hingga di Pengadilan. Nantinya pengadilan yang bewenang memutus dan mengadili apakah keduanya benar bersalah atau tidak.
Lebih lanjut, Irawan mengatakan, penegakan hukum Pemilu, khususnya mengenai kampanye sebelumnya selalu ‘dimandulkan’ dengan akal-akalan partai yang mengatakan tidak terpenuhinya secara kumulatif unsur kampanye.
Ini juga yang dijadikan alasan oleh PSI dengan mengatakan apa yang dilakukan merupakan pendidikan politik.
“Mungkin mereka lupa kampanye itu memang bentuk pendidikan politik. Partai politik memang memiliki fungsi tersebut. Tetapi setelah menjadi peserta pemilu, mereka terikat aturan dan tidak bisa melakukannya kapan saja dan dimana saja,” tutur Irawan.
Irawan mengingatkan, terdapat waktu pelaksanaan kampanye agar setiap partai mendapatkan keadilan dan hal-haknya sebagai peserta pemilu. Hal mana waktu pelaksanaan kampanye tersebut pada pokoknya harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
“Selain itu, akal-akalan ini mungkin melupakan satu hal bahwa rumusan kampanye telah bergeser sifatnya menjadi imperatif-alternatif,” kata Irawan.
“Jadi tidak perlu lagi ada pembuktian secara kumulatif bahwa yang dimaksud kampanye harus ada visi, misi dan program dalam sebuah kegiatan untuk disebut sebagai kampanye.” (arn)
Baca Juga:
Bawaslu Laporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim
Tsamara Amany Tidak Mau PSI Disamakan Dengan Partai Rhoma Irama
Yakin Jokowi Dua Periode, PSI Ajukan Nama-nama Untuk Menteri di Kabinet
Fadli Zon Laporkan Sekjen PSI ke Bareskrim Polri
