Secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara. Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat pertama, bahkan Vietnam yang sudah berada di peringkat ke delapan di dunia.
“Penyebabnya bukan soal anggaran karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan manajemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar,” ujarnya.
Salah satu bukti lain kebijakan infrastruktur yang tidak mendorong peningkatan kualitas hidup adalah melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia.
Pemerintahan Joko Widodo memiliki kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir yakni 0,51 juta jiwa per tahun.
Angka ini lebih lambat ketimbang 2 periode masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni 0,72 juta per tahun di periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun di periode kedua.
“Kecepatan penurunan kemiskinan pemerintahan ini juga kalah dengan Bu Megawati yakni 0,57 juta, apalagi dengan Gus Dur yang mencapai 5,05 juta jiwa per tahun,” ujarnya.
