Soal Tim Pantau Pencaci Jokowi, BPN: Lebih Kejam dari Orba

“Maka tidak sepatutnya rezim seperti ini memerintah di sebuah negara demokrasi dan sebuah negara hukum. Konsekuensi dari negara kita adalah negara hukum dan menganut demokrasi adalah adanya kebebasan,” kata dia.

Dia juga meminta agar Wiranto segera menghentikan niatnya untuk membentuk lembaga tersebut. Pasalnya, Indonesia, kata dia, merupakan negara yang menganut asas demokrasi maka hal-hal seperti tim pantau ini harusnya tak boleh dibentuk.

Baca Juga :  Gerindra: Jokowi, Prabowo, dan Megawati Akan Bertemu Besok

“Saya pikir Wiranto sebaiknya menghentikan ini, membatalkan niatnya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat, memberangus pemikiran-pemikiran masyarakat dan membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat,” katanya.

“Saya sarankan Menkopolhukam Wiranto lebih banyak belajar tentang hukum, lebih banyak belajar tentang demokrasi dan apa itu arti sebuah kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. (epr/cnn)