kabarin.co – Jakarta, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sembilan tersebut adalah, Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, staf dan ajudannya, serta para calon kepala dinas setempat.
Bupati Kudus, Muhammad Tamzil diduga terlibat dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Tak hanya mengamankan sembilan orang, KPK juga menyita sejumlah uang yang masih dalam proses penghitungan.
Bupati Kudus yang Terjaring OTT KPK Ternyata Mantan Napi Kasus Korupsi
Dilansir dari Okezone, Bupati Kudus ternyata pernah dijerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Tamzil sendiri pernah menjabat sebagai Bupati Kudus pada 2003-2008.
Akibat perbuatanya itu, Tamzil ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada September 2014. Saat itu, Tamzil sedang menjabat staf di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah.
Tamzil diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama mantan Kadispora Kudus, Ruslin dan Direktur PT Ghani dan Son Abdul Ghani. Tamzil divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara denda Rp100 Juta subsidair 3 bulan kurungan.
Tamzil bebas bersyarat pada Desember 2015 dari Lapas Kedungpane, Semarang, setelah menjalani masa tahanannya terkait kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus.
Setelah bebas, Tamzil mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus pada Pilkada serentak 2017. Tamzil terpilih kembali menjadi Bupati Kudus berpasangan dengan Hartopo. Pasangan tersebut diusung oleh Partai Hanura, PKB, dan PPP.
KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Muhammad Tamzil dan delapan orang lainnya. Rencananya, KPK akan mengumumkan status hukum sembilan orang tersebut besok. (epr/oke)
Baca Juga:
KPK Tangkap Tangan Bupati Kudus.
KPK Panggil Ketua Dewan Syuro PKB Terkait Kasus Suap Bupati Lampung Tengah
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka Suap Izin Reklamasi
