PADANG,-Peredaran narkotika semakin mengkhawatirkan, bahkan telah masuk ke lembaga-lembaga negara. Untuk itu unsur pemerintah harus besinergi agar peredaran barang haram itu bisa ditekan dan dibabiskan. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat bersilaturahmi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) Bridjen Pol. Tri Julianto Djatiutomo, di ruang kerja, Rabu (3/1/2024).
” Tidak bisa dipungkiri peredaran narkoba telah masuk dalam sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat, bahkan lembaga pemerintah tidak luput dari persoalan itu. Seluruh unsur harus besinergi untuk mengatisipasi dan menyelamatkan generasi bangsa, ” kata Supardi.
Dia mengatakan sangat prihatin dengan perilaku-prilaku yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika, bahkan fenomena sosial dikalangan generasi muda yaitu perbuatan menghisap lem. Fenomena itu juga harus menjadi perhatian semua pihak, karena mengancam kelangsungan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita berharap BNNP Sumbar bertindak tegas melakukan hal-bal terbaik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, jangan hanya pasang baliho, namun butuh aksi nyata ditengah-tengah masyarakat,” himbau Supardi.
Supardi tegaskan persoalan penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumbar mestilah serius dan setiap aparat negara, mulai walinagari dan masyarakat mesti saling sinergis bahu membahu menuntaskan persoalan ini yang tak kunjung habis.
“Kita inginkan Sumbar bersih dan jauh dari prilaku penyalahgunaan narkoba ini, oleh karena itu BNNP Sumbar juga mesti sering mekakukan test urine kepada berbagai pihak termasuk anggota DPRD Sumbar, ASN, anak-anak sekolah, mahasiswa dan aparatur negara lainya,” ujarnya.
Kepala BNNP Sumbar Tri Julianto Djatiutomo mengatakan akan menindak tegas setiap oknum aparat BNNP Sumbar yang bermain-main dalam pelaksanaan penangganan penyalahgunaan narkoba di Sumbar.
“Kita juga akan bertegas-tegas dengan pihak manapun dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba didaerah ini,” tegas Djatiutomo.
Djatiutomo dalam kesempatan silaturrahmi ini juga menyampaikan mohon dukungan dan bantuan lembaga DPRD dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas BNNP yang mulia ini di Sumatera Barat.
“Untuk melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama dalam melakukan test urine tidak dapat dilakukan serta merta disetiap lokasi hiburan dan karena ketersediaan fasilitasi dana uang terbatas. Kami dapat melakukan test urine pada saat pelaksanaan razia yang waktu dan lokasi sesuai dengan program penganggaran yang tersedia dan itu amat terbatas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan terbut juga dihadiri Raflis,SH.MM Sekretaris DPRD SUmbar , Zardi Syahrir,SH.MSi Kabag Persidangan dan Perundang undangan, Fortuna Maisari Kabag Umum BNNP , dan Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Susilawati, SH
