kabarin.co – Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyesesalkan sikap pemerintah yang memasukan dunia kampus dalam pusaran politik Istana. Pemilihan rektor perguruan tinggi, rencannya akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Kenapa harus ditarik ke Presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi? Biar saja dibawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang penting prosesnya transparan,” tegas Andre saat dihubungi wartawan, Senin (5/6/2017).
Rektor Dipilih Presiden, Gerindra Sebut Pemerintah Hidupkan Kembali Gaya Orba
“Kalau mau memperbaiki dunia kampus, akan lebih baik jika mekanismenya yang diperbaiki agar lebih transparan. Jangan ditarik-tarik ke ranah politik Istana,” sambungnya.
Menurut Andre, beban Presiden saat ini sebenarnya sudah sangat berat. Dari permasalahan ekonomi hingga program Infrastruktur. Selain itu, penanganan kekisruhan politik belakangan yang membutuhkan banyak energi.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus, yakni dari kasus makar hingga penangkapan sejumlah aktifis dan tokoh kritis oleh polisi, ekses kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta di daerah hingga penangkapan sejumlah ulama dan kasus Petinggi FPI Habib Rizieq.
“Situasi politik tanah air ini kan masih belum reda, jangan ditambahi lagi beban politik Presiden dengan kekisruhan baru soal pemilihan rektor,” kata Andre.
Sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre menilai rencana pemilihan rektor oleh prisiden sebagai indikasi upaya pembungkaman dunia kampus.
Salah satu indikasinya adalah membungkam gerakan mahasiswa yang selama berdiri sebagai agen perubahan di masyarakat.
Pemilihan rektor oleh Presiden juga dinilainya sama dengan mengembalikan pengelolaan dunia kampus kembali seperti era Orde Baru.
Dimana pengekangan kampus saat itu lewat Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaa (NKK/BKK).
“Kerangka yang disampaikan karena khawatir pemilihan rektor diikuti isu radikalisme, terorisme, tapi publik tetap melihatnya ini sebagai bagian dari pembungkaman dunia kampus,” tegas Andre.
“Jangan sampai NKK BKK hidup kembali, tolong jangan cara – cara Orba dihidupkan lagi, saya berharap Presiden bijak melihat persoalan ini. Lebih baik tetap di Kemenristek Dikti, tapi lebih transparan dan bertanggungjawab, daripada ditarik ke Presiden,” pungkasnya.
Untuk diketahu, pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan hasil komunikasi Mensesneg dengan Presiden dan Menristek Dikti mengenai penentuan akhir rektor berada di tangan Presiden, Kamis (1/6/2017).
Berlaku demikian lantaran pemerintak khawatir timbulnya ideologi selain Pancasila menyusup ke dunia kampus. Tjahjo kemudian menjelaskan bagaimana ada dekan yang menganutu paham paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbongkar saat akan dilantik sebagai pimpinan perguruan tinggi.
Tapi usai ramai ditanggapi publik, Tjahjo kemudian menyatakan bahwa rektor tidak dipilih Presiden melainkan dikonsultasikan terlebih dulu ke presiden.
Konsultasi dilakukan lantaran posisi rektor dipandang strategis dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa.
“Hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden tahu siapa rektor perguruan tinggi karena dipilih senat perguruan tinggi dan usul pemerintah lewat Menristekdikti,” katanya. (epr/trb)
Baca Juga:
Mendagri Geram, Pendukung Ahok Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY
Program Sertifikasi 5 juta Tanah Jokowi Kekurangan Dana
Usai Nyatakan Harus Dipisah, Kini Jokowi Bilang Politik dan Agama Harus Disambung
