Padang,Kabarin.co-Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter (pabrik pengolahan tambang) yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis.
Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.
“Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.
