kabarin.co – Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hato Krisyanto mengaku prihatin dengan adanyan kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP yang menjerat nama Ketua DPR Setya Novanto. Hasto sempat menyinggung era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pembahasan proyek e-KTP.
Hasto mengatakan, saat pembahasan pengadaan e-KTP, PDIP merupakan parpol oposisi. Pembahasan anggaran proyek e-KTP milik Kementerian Dalam Negeri pada tahun anggaran 2011-2013.
Bicara Soal e-KTP, PDIP Singgung SBY
“Kami sungguh sangat prihatin terhadap persoalan tersebut. e-KTP sebenarnya dirancang konsepnya berbeda di zaman Ibu Mega, saat itu kami ada di luar pemerintahan kami bukan dalam posisi menentukan karena sikap kami memberikan opsi kebijakan,” katanya pada wartawan di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta, Kamis 23 November 2017.
Hasto menerangkan, ketika itu, Megawati merencanakan single identity number dalam pelaksanaannya. Kemudian, DPR mengintegrasikan antara data-data dari perpajakan Biro Pusat Statistik dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data-data itu diintegrasikan juga dengan seluruh rumah sakit dan bidan.
“Jika program itu berjalan maka setiap warga bangsa yang lahir kemudian otomatis mendapatkan single identity number. Tetapi di dalam permintaan Bapak SBY konsep itu berbeda sehingga terkesan aspek-aspek proyek daripada pendekatan tentang membuat single identity number,” katanya.
Kemudian, Hasto menyatakan, PDIP memberikan dukungan penuh terhadap KPK dalam upaya menuntaskan segala hal terkait dengan korupsi. Ia menyatakan, PDIP, berkomitmen janji akan terus menerus membangun budaya anti korupsi dalam sekolah kepala daerah.
Salah satu caranya dengan memberikan sanksi yang tegas termasuk pemecatan seketika bagi yang tertangkap tangan KPK.
“Dan ini hanya PDI Perjuangan yang berani melakukan itu dan juga sanksi pemecatan pelaku tindak pidana korupsi,” ujarnya.
(epr/viv)
Baca Juga:
PKS : Kasus Korupsi E-KTP Pembuktian KPK Independen
Setya Novanto Dan Andi Narogong Beberkan Cara Atur Duit E-KTP Di Pengadilan
Profil dan Peran Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP
Jadi Tersangka Baru, Ini Peran Markus Nari dalam Kasus Korupsi e-KTP
Dakwaan Kasus Korupsi e-KTP, Ganjar Pranowo disebut terima USD 520.000
