kabarin.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikenal sudah malang melintang di dunia pemerintahan. Krisis negara pun telah banyak dilaluinya. Karenanya, ia tak lagi ingin merasakan derita tersebut.
“Perbankan tidak diurus dengan baik, hal itu merusak sendi bangsa. Akibatnya, bisa dirasa sampai sekarang,” ujar JK, Jumat (13/1/2017). Makanya, ia bertekad memerkuat fundamental ekonomi, khususnya pasar keuangan Indonesia.
Berlakunya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), pemerintah pun tak boleh lagi menggunakan skema bail out pada perbankan yang terancam bangkrut.
“Sekarang tidak ada lagi. Kita harus memerlihatkan kemandirian perbankan bahwa OJK bantu, OJK fasilitasi, tetapi tidak dalam tanggung jawab negara, pemegang saham yang bertanggungjawab,” terangnya.
JK juga menoleh ke belakang, ia mengingat krisis moneter 1998. “Kelemahan di tempat lain seperti Eropa, AS, China juga akibat kelemahan kita semua. Kita tidak bisa terhindar dengan pengaruh itu,” papar JK.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri diketahui mengambil peran dalam menjalankan mandat UU PPKSK yang tahun ini akan diterbitkan beberapa peraturan terkait, khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi bank sistemik. (rakyatku)
Baca Juga;
Politisi PDIP Katakan Agus-Sylvi ada Konsesi Politik dengan FPI, Timses Membantah
