kabarin.co – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulayani memangkas semua anggara, tak terkecuali anggaran untuk pengadaan KTP elektronik, Menteri Dalam Tjahjo Kumolo berharap itu tidak terjadi, Thajo mempersilahkan diberlakukan pada pos anggaran yang lain.
“Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) sedang menyiasati pos lain yang tidak perlu dialihkan untuk menambah pencetakan e-KTP. Kami juga sudah ajukan surat ke Kementerian Keuangan,Selain berharap tak dipotong, saat ini juga sedang disiasati agar anggaran lain yang programnya bisa ditunda, dialihkan untuk e-KTP. ” kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/9).
Ia juga mengimbau agar warga merekam datanya untuk e-KTP sebelum akhir September ini, terutama di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Perekaman data e-KTP ini untuk kepentingan penyusunan daftar pemilih tetap.
Dalam catatan Kemdagri, hingga akhir bulan lalu warga yang telah melakukan perekaman berjumlah 162.047.403 jiwa. Masih ada sekitar 20 juta warga yang belum terekam datanya. Tjahjo menargetkan perekaman data e-KTP seluruh warga dapat rampung pertengahan tahun depan.
Jika perekaman telah selesai, masalah data ganda kependudukan juga diyakini akan hilang.
“Pemerintah ingin ada nomor induk tunggal untuk KTP, asuransi, SIM, paspor, apapun. Oleh karena itu masyarakat saya imbau luangkanlah waktu untuk merekam datanya. Dengan merekam data berarti sudah terjamin data induknya,” kata Tjahjo beberapa waktu lalu.(ERP/cnn)
Baca Juga:
Menteri Pertanian Singgung Anggaran Benih Desa yang Belum Tersalurkan
DPR: Jangan Kurangi Anggaran untuk Alutsista
Kelebihan Dana Sertifikasi Guru Rp 23,3 T Karena DPR Tak Jalankan Fungsi Anggaran
