kabarin.co – Jakarta, Lebih dari 100 aktivis prodemokrasi yang tergabung dalam ProDem, Jum’at siang (16/9) menggeruduk Kantor Menteri Koordinator Kemaritiman di Jakarta. Organisasi yang dipimpin Bob Randilawe itu menuntut Menko Maritim Luhut Binsa Panjaitan dipecat. Karena Luhut itu yang mengizinkan kembali proyek reklamasi di utara Jakarta dilanjutkan. Padahal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah memutuskan agar proyek tersebut dihentikan. “Presiden telah melakukan pembiaran Menteri Luhut memutuskan proyek itu kembali diteruskan,”ujar Bob.
Pembiaran itu, menurut Bob akan segera menciptakan bencana bagi Presiden Jokowi dan malapetaka bagi negara. Ketua Bob menyerukan, seluruh rakyat melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan merusak alam. “Kalau gak dilawan rezim ini, akan menindas rakyat dan negara ini digadaikan kepada pengusaha.”
Rezim Jokowi, saat ini, menurut Bob, benar-benar menabrak rambu-rambu demokrasi yang telah dibangun para aktivis. Misalnya, dengan mengangkat pejabat militer pelanggar HAM menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, mengangkat menteri yang nyata-nyata pro rezim ekonomi neo liberal dan terlibat korupsi skandal Bank Century Rp 6,7 Triliun, dan membiarkan pengggusuran yang dilakukan secara kekerasan menggunakan militer dan polisi oleh Gubernur DKI Jakarta. “Kalau masih bersikap begini, Jokowi sebentar lagi bakal jatuh,”katanya.
Terkait dengan reklamasi, Sekretaris Jenderal Jaringan aktivis ProDem, Satyo Purwanto dalam pernyataan persnya, menolak reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali serta seluruh proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi. ProDem juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh izin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta. “Reklamasi cuma dalih,”ujar Komeng panggilan Satyo.(indonesiapolicy)
Baca Juga:
Jika tidak Jadi Ketum PDIP 2019, Golkar Siap Tampung Jokowi
Jokowi Marah Atas Durasi Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan
Bagaimana Pandangan Jokowi Dan Duterte Tentang Eksekusi Mati Mary Jane
