Kabarin.co – JAKARTA, Salah satu anggota DPR mengatakan bahwa Seseorang yang berprofesi sebagai artis atau seniman seharusnya jangan didiskriminasi dengan diberlakukannya standardisasi yang berbeda bila orang tersebut hendak menjadi anggota DPR RI.
“Jangan mendiskreditkan profesi tertentu saja seperti artis atau budayawan yang katanya hanya mengandalkan popularitas saja tapi tidak menunjukkan kinerjanya,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari dalam rilis di Jakarta, Rabu (24/8).
Desy yang juga merupakan salah satu dari kalangan selebritis di Tanah Air menegaskan bahwa seseorang yang berprofesi sebagai artis atau budayawan memilki hak yang sama untuk menjadi anggota DPR. Menurut Desy, artis atau profesi lain mempunyai hak yang sama mereka boleh maju untuk menjadi wakil rakyat dan harus menunjukkan potensi terbaik dalam menunaikan tugasnya.
Terkait seperti apa persyaratan, ia meminta jangan hanya pada hal-hal yang sifatnya administratif saja yang bisa diutak-atik panitia pendaftaran. Dia berpendapat bahwa jumlah tahun seseorang berkecimpung di dalam parpol tidak bisa menjadi indikator keberhasilan atau kualitas anggota dewan.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan Pimpinan DPR akan menyampaikan laporan kinerja institusinya selama setahun dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2016.
“Pada tanggal 29 Agustus akan dilaksanakan Rapat Paripurna Ulang Tahun DPR, Pimpinan DPR akan sampaikan laporan kinerja,” ujar Ketua DPR Ade Komarudin usai rapat bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (18/8).
Ade mengatakan, dalam rapat bersama itu, Pimpinan DPR menyampaikan inisiatif agar draf yang disusun kesekjenan DPR diperbaiki untuk menyempurnakan metodologi penyusunan dan hasil kerja komisi yang terlewati agar dilengkapi. (And)
Baca Juga:
Lulung: Saya Sudah Ketemu 2 Dokter, Ahok Itu Psikopat
Bagaimana Tanggapan Ahok Atas Tudingan Memanfaatkan Fasilitas Negara Untuk Kampanye?
DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi di Dakwa Melakukan Pencucian Uang Oleh KPK
