kabarin.co, JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyatakan Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk membongkar sindikat narkotik yang melibatkan aparat negara.
“Presiden harus turun tangan untuk cari siapa kekuatan besar itu,” ujarnya di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).
Kekuatan besar yang dimaksud Haris merujuk pada pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) Soleman Ponto yang menyebut indikasi keterlibatan oknum di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai dalam bisnis narkotik.
Hal senada diungkapkan Direktur Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Bahrain Vanhalen. Menurutnya, Jokowi perlu turun tangan melihat kinerja pemimpin BNN, Polri dan TNI serta membuat tim khusus untuk mengungkap sindikat penjualan narkotik tanpa melibatkan tiga lembaga tersebut.
“Kalau kami lihat persoalan ini sudah serius, Presiden bisa membuat tim di luar lembaga tersebut agar tidak ada kepentingan,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Bahrain menambahkan, program pemerintah dalam memberantas narkotik tidak akan berguna selama tidak ada usaha dari Bea Cukai dan BNN untuk menghentikan masuknya narkotik ke dalam negeri.
LBH juga menyoroti tindakan BNN, TNI, dan Polri yang melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim Polri. Bahrain menyebut itu sebagai kriminalisasi yang bisa berdampak negatif dalam pemberantasan narkotik di Indonesia.
“Kalau seperti ini, orang akan takut untuk mengungkap kejahatan sindikat narkotik karena bukan perlindungan yang didapat justru dikriminalkan,” katanya. (cnn)
Baca juga:
Todung M Lubis: Jokowi Harus Tegas Seperti Duterte dalam Memerangi Narkoba
BNN dan Bea Cukai di Balik Kekuatan Besar Sindikat Narkotika
