“Kalau riset ini bedasarkan ilmiah, perlu dikaji secara ilmiah juga, namun jangan sampai mengganggu kebijakan daerah yang bisa membuat situasi ini tidak bagus bagi daerah,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar, Duski Samad mengatakan berdasarkan hasil penilaian Lembaga Setara Institute bahwa ini tidaklah riset.
“Kalau riset harus bedasarkan objektif. Jangan ini dijadikan sebagai referensi bagi kabupaten/kota yang ada di Sumbar,” sebutnya.
Ia juga menuturkan bahwa apabila riset tersebut dinilai bedasarkan demografi daerah, penduduk dikatakan tidak rukun apabila tidak menerima, tidak mengakui dan tidak menghargai agama lain.
Sedangkan Kota Padangpanjang yang merupakan kota pendidikan, Kota Pariaman adalah kota perdagangan dan wisata dan Kota Padang yang juga ibukota dan kota perdagangan.
“Untuk 3 daerah di Sumbar yang disebutkan intoleransi, FKUB Sumbar sangat tidak menerima dan keberatan dan diminta pertanggung jawaban kepada yang melakukan riset karena untuk mengukur daerah intoleransi perlu diukur dengan jelas dari pihak-pihak yang berkompeten,” ujarnya. (*)
