“Meski kita tidak memiliki OPD-OPD seperti Pemprov, tapi kita tetap berupaya agar semua tugas berjalan dengan maksimal,” sebut Supardi.
Ia memaparkan, adapun jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di DPRD Sumbar adalah sebanyak 253 orang. Mereka ada yang berstatus ASN, honorer dan tenaga outsorcing/kontrak.
“Namun dari jumlah ASN yang ada, sebagian besar berusia 46-58 tahun. Artinya hanya sedikit sekali yang muda dan melek teknologi. Adapun SDM yang berstatus ASN berusia 20-35 tahun hanya sebanyak 9 orang,” jelas Supardi.
Disisi lain yang dibahas adalah sumber pendapatan terbesar di Sumbar, yang berasal dari pajak. DPRD Sumbar berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan mengambil langkah-langkah dari Samsat di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Selain itu, pembahasan mencakup pendapatan bagi hasil dari sektor sawit yang mencapai angka 28 miliar selama tahun 2023.
Dari jumlah tersebut, 80 persen akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan di sekitar kebun-kebun sawit. Dana juga diharapkan akan masuk dari sektor alat berat, pajak rokok, dan BBM. DPRD juga menyoroti isu pembubaran Balairung Jakarta, dengan mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui lelang terbuka.
