Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan BK DPRD Kota Tanjung Pinang menggelar pertemuan, Kamis (29/2) di DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibahas oleh kedua pihak, salah satunya soal koordinasi pembinaan etika dewan dengan fraksi-fraksi.
Seperti yang disampaikan Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M Nur, untuk menjaga etika anggota DPRD perlu melakukan koordinasi dengan fraksi masing-masing.
“Jadi perihal pembinaan dewan bukan tanggung jawab BK, tapi di fraksi-fraksi,” kata Muzli.
Dia juga menekankan, bahwa ketika masuk ke dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD, maka semua telah menjadi keluarga besar. Maka hendaknya setiap AKD menjaga etika untuk kehormatan lembaga perwakilan rakyat.
“Kita berharap jangan ada anggota DPRD yang terkena pidana murni selama masa jabatan, masuk 65 keluar juga harus 65 di akhir jabatan dengan komposisi yang tidak tertukar,” katanya.
Dia menjelaskan, agar lebih efektif dan efesien, BK akan menggandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal tersebut tentu akan lebih efektif karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.
