Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti Pansus juga perlu melihat sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait atas rekomendasi DPRD.
Dia menyebutkan esensi utama dari pembahasan LKPJ 2023 merupakan akumulasi pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu, pembahasan DPRD tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan yang disampaikan, tetapi memperhatikan hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun tersebut.
Berikut anggota Pansus LKPJ DPRD Sumbar, Nurkholis Dt Bijo Dirajo Fraksi Gerindra, Ali Tanjung Fraksi Demokrat, Desrio Putra Fraksi Gerindra, Aida Fraksi Demokrat, Muhayatul Fraksi PAN, Daswanto Fraksi PAN, Lazuardi Erman Golkar, Siti Izati Azis Fraksi Golkar, Sawal PPP Nasdem, Irwan Afriadi PPP Nasdem Donizar PDIP PKB, Mario Syah Johan Fraksi Gerindra, Muhammad Ridwan Fraksi PKS dan Rahmat Saleh PKS.
Irsyas menjelaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, paling lambat tiga puluh hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasannya dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan perda atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
