Padang, kabarin.co – Mapolda Sumbar kembali didatangi mahasiswa yang melakukan aksi demo terkait kasus kematian Afif Maulana, Kamis (4/7/2024).
Kali ini Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) yang menggeruduk Mapolda tersebut.
Sejumlah spanduk dibentangkan di pagar Mapolda Sumbar, diantaranya bertuliskan “Polisi mengayomi, bukan menghakimi!”, “Belajar yang rajin biar tidak jadi polisi”.
Sebagian peserta aksi juga membawa selebaran kertas, diantaranya bertuliskan “ACAB 1312”, “Polisi elit, nuntasin kasus sulit”, “#kami yang viralkan”, “Polisi pelindung or perundung”.
Massa aksi mulai berorasi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelahnya, aksi tertunda beberapa menit saat memasuki waktu Salat Ashar.
Setelahnya, mereka kembali berorasi. Sesekali, pagar Mapolda Sumbar yang dijaga personel kepolisian didorong massa.
Massa berulang kali meminta Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menemui mereka.
Presiden BEM Universitas Andalas (Unand) Firdaus dalam orasinya mengatakan, pihaknya melakukan aksi membawa kajian, tuntutan dan rekomendasi kepada Polda Sumbar.
Ia mempertanyakan penegakan hukum dari Polda Sumbar, utamanya terkait kasus kematian Afif Maulana pada Minggu (9/6/2024) lalu.
Menurutnya, bila memang Afif saat itu diduga bunuh diri, kenapa tidak ada polisi yang melihat.
“Satu kejanggalan yang belum terjawab, kalau dia bunuh diri logikanya polisi ada di jembatan itu, kalau bunuh diri tidak ditolong pada hari itu, kenapa beritanya jam 11.00 WIB ditemukan warga? Masuk logika kawan-kawan?,” katanya. “Tidaaak,” jawab massa aksi.
Sementara itu, secara umum menurutnya Polri mesti dievaluasi.
“Tidak hanya itu, banyak terjadi kejanggalan penegak hukum. Termasuk di Sumbar. Banyak penyiksaan-penyiksaan, tidak bersalah dihantam, disundut puntung rokok,
Dipaksa mengaku bersalah. Begitulah polisi di negeri Konoha ini,” tambah Firdaus.
Kata Firdaus, hal tersebut acap kali tidak diusut tuntas pihak kepolisian, termasuk banyaknya laporan dari mahasiswa yang dinilai tidak ditindaklanjuti kepolisian, misalnya soal kasus kehilangan sepeda motor.
Berbagai tuntutan itu disampaikan BEM SB sebagai kritik terhadap kepolisian yang baru saja berulang tahun pada 1 Juli 2024 lalu.
Pihak Polda Sumbar menemui massa aksi sekitar pukul 16.50 WIB.
Tampak mendatangi pengunjuk rasa Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Djadjuli, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan Waka Polresta Padang AKBP Ruly Indra Wijayanto.
Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistyawan mengatakan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono sudah berbicara sesuai dengan fakta data dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
“Pak Kapolda juga terbuka, silahkan anda yang punya saksi, mana? Mana saksi-saksinya? Sampai saat ini kita selalu minta saksi, bukti, jangan katanya, dugaan. Katanya mau cepat selesai. Kami turut berduka cita dengan kejadian ini, sehingga kita berusaha secepatnya untuk menuntaskan kasus ini,” kata Dwi di hadapan massa aksi.
“Kasihan keluarga almarhum yang harusnya saat ini bisa berdoa, konsentrasi, berdoa untuk almarhum, tapi sekarang kemana-mana. Sementara ada yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kita dari awal konsisten mau supaya kasus ini cepat tuntas,” ujarnya.
Adapun setelahnya, pihak Karo Ops, Kabid Humas Polda dan Wakapolresta Padang masuk kembali ke dalam Mapolda.
BEM SB kembali melanjutkan aksi, diantaranya aksi teatrikal hingga pembacaan puisi.
Unjuk rasa diakhiri dengan pernyataan sikap BEM SB. Mereka kecewa karena tidak ditemui Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.
“Kami menyatakan bahwasanya kami kecewa kepada Kapolda Sumatera Barat yang tidak membersamai aksi dan tidak turun pada aksi mahasiswa kali ini, yang katanya polisi mengayomi masyarakat, tapi pada hari ini tidak pro terhadap rakyat,” ujar Firdaus memimpin pernyataan sikap.
“Kami menuntut keras bahwasanya Polda Sumbar harus mengusut tuntas kasus Afif Maulana dengan secepat-cepatnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak dialihfaktakan semuanya,” katanya.
“Kami mengutuk keras segala bentuk penyiksaan terhadap rakyat, segala bentuk penindasan kepada rakyat itu sendiri, karena pada hari ini polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tidak menindas rakyat. Jika tidak, maka kami dari Aliansi BEM Sumatera Barat akan datang ke sini lagi dengan massa yang berlipat ganda,” pungkas dia
(*)
