Padang, kabarin.co – Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pimpinan DPRD Sumbar melakukan kunjungan ke Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, pada Rabu (17/10/2024).
Dalam kesempatan ini, pimpinan DPRD Sumbar membahas pembentukan sistem keamanan berbasis masyarakat yang lebih efektif.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan komitmen untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Polda Sumbar. Kerja sama ini bertujuan untuk mengamankan lingkungan masyarakat dari berbagai potensi kejahatan.
Pertemuan dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, menjadi agenda resmi pimpinan DPRD Sumbar untuk memulai masa jabatan periode 2024-2029 dengan langkah positif.
Muhidi menambahkan, meskipun saat ini Sumbar masih dalam kondisi aman, potensi kejahatan tetap harus diwaspadai.
“Kejahatan sudah menjadi ancaman yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan sejak dini. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan keamanan adalah kunci,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, dalam kunjungannya menyampaikan bahwa hasil audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar sangat positif.
“Kita harus bahu-membahu demi membangun Sumbar menjadi lebih baik. Sebelumnya, seluruh unsur Forkopimda sudah bekerja sama dengan baik. Harapan kita ke depan adalah bisa bertahan dan berupaya untuk membuat Sumbar lebih nyaman dan maju,” ungkapnya.
Kapolda juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Sumbar.
Menurutnya, situasi di Sumbar saat ini berada dalam kondisi aman dan kondusif.
Namun, ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polda, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur Forkopimda yang bertekad untuk mewujudkannya.
“Diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengambil langkah preventif agar kejadian buruk tidak terjadi di masa depan,” imbuhnya.
Penting untuk dicatat bahwa jumlah Polri di Sumbar hanya sekitar 12 ribu orang, sementara jumlah masyarakat yang diayomi mencapai kurang lebih 5 juta 700 ribu.
Berdasarkan data ini, tentu saja jumlah Polri masih sangat terbatas.
Topik pembicaraan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban selama Pilkada serentak yang akan datang, termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Kami akan melakukan deteksi dini terhadap situasi yang mungkin terjadi. Kami juga berharap keterlibatan masyarakat sebagai kontrol untuk menciptakan situasi yang tenang dan tertib dalam pelaksanaan Pilkada serentak maupun Pilpres,” tuturnya.
Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar, diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan lebih baik.
Kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kemajuan Sumbar ke depan. (***)
