Padang, – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa permintaan Bulog agar petani menunda masa panen bukanlah solusi bijak dalam menampung hasil panen raya Kuartal I Tahun 2025 (Februari hingga April).
Alex menegaskan bahwa pemerintah harus segera merancang peta jalan pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP) petani selama masa panen raya.
Hal ini bertujuan agar seluruh hasil panen dapat terserap secara optimal dan petani tidak dirugikan.
Pernyataan ini disampaikan Alex melalui keterangan tertulis pada Kamis, sebagai respons terhadap kendala pengeringan GKP yang dialami Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Kediri.
Kendala tersebut terjadi dalam mengolah hasil panen petani di wilayah Kancab Kediri, yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.
Pada Kuartal I Tahun 2025, produksi GKP petani di Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pertanian, produksi gabah selama puncak panen pada Maret hingga April 2025 diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari.
Alex menekankan bahwa panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang menjadi kewenangan Bulog dalam menyerap GKP petani.
Kasus di Kancab Kediri diharapkan menjadi pembelajaran berharga agar tidak terulang di kantor cabang lainnya di Indonesia.
Selain itu, Alex juga mengingatkan bahwa BMKG telah merilis peringatan mengenai fenomena La Nina Lemah yang akan meningkatkan curah hujan sebesar 20-40 persen.
Fenomena ini diprediksi berlangsung mulai November 2024 hingga Maret atau April 2025.
Alex menyebut ancaman La Nina sebagai “bom waktu” bagi petani.
Penundaan masa panen berpotensi menyebabkan gagal panen, terutama dengan adanya peningkatan curah hujan yang signifikan.
Oleh karena itu, Alex meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengoordinasikan teknis pembelian GKP petani agar dapat segera diolah menjadi beras oleh Bulog.
Alex mengungkapkan bahwa petani saat ini sangat antusias dengan kebijakan Bulog yang wajib membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg, terlepas dari kualitas gabah.
Namun, Alex menegaskan bahwa tidak tepat jika kegembiraan petani ini justru ditempatkan pada posisi berbahaya dengan meminta penundaan masa panen, terutama di tengah ancaman La Nina.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton beras. Sementara itu, pada Maret 2025, produksi beras diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton.
Dengan tren ini, produksi beras diprediksi masih akan surplus selama musim panen raya pada April dan Mei 2025.
Total proyeksi produksi beras selama tiga bulan pertama 2025 mencapai 8,59 juta ton, melebihi estimasi kebutuhan konsumsi sebesar 7,77 juta ton.
Dengan demikian, terdapat surplus sebesar 820 ribu ton pada triwulan pertama 2025.
Kondisi ini merupakan pencapaian positif dalam upaya memenuhi target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan produksi beras yang surplus, Indonesia semakin mendekati tujuan untuk menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. (***)