Bukittinggi, Kabarin.co–Dalam rangka menguatkan persatuan pasca Pemilu dan Pilkada serentak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Dialog Politik bersama tokoh masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat.
Pada hari ke dua acara yang digelar di Hotel Monopoli, Kota Bukittinggi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu akademisi dari Universitas Andalas, Kabid Kesbangpol dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Donizar.
Donizar, yang membawakan materi bertema “Membangun Rekonsiliasi dan Persatuan Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat”.
Dalam paparannya, Donizar menegaskan bahwa proses demokrasi secara alamiah akan memunculkan keberpihakan. “Proses demokrasi akan menghadirkan blok-blok kepentingan, dan ini sering kali menimbulkan gesekan, terutama di masyarakat bawah,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Ia menggambarkan bagaimana elit politik bisa bersikap akrab dalam debat, sementara pendukung di akar rumput justru terlibat konflik karena perbedaan pilihan. “Terkadang para paslon ketika debat bisa cipika-cipiki, namun di masyarakat bawah terjadi gesekan besar karena perbedaan pilihan tadi,” kata Donizar.
Ia juga mengkritisi praktik kampanye yang masih banyak diwarnai oleh strategi negatif seperti black campaign dan politik uang. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan pembelahan sosial yang mendalam di tengah masyarakat.
“Yang memilih pemimpin adalah rakyat, dan sistem demokrasi bekerja berdasarkan suara terbanyak. Namun dalam prosesnya, cara-cara yang digunakan tidak selalu sehat, dan ini berbahaya untuk jangka panjang,” tambahnya.
Donizar berharap, setelah pemilu usai, masyarakat tidak lagi terbelah. “Yang seharusnya terjadi adalah, selepas pemilu, kita kembali bersatu untuk membangun. Selama lima tahun ke depan tidak boleh ada lagi diskriminasi atau perpecahan,” tegasnya.
Ia juga mendorong perubahan pola pikir politik. Menurutnya, demokrasi tidak boleh lagi diwarnai dengan politik transaksional. “Kita butuh politik yang bertanggung jawab, dan perlu melahirkan agen-agen perubahan. Politik tidak untuk dihindari, tapi untuk diwarnai demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Selain Donizar, kegiatan ini juga menghadirkan akademisi dari Universitas Andalas, Dr. Indah Adi Putri, S.IP, yang membawakan materi Budaya Politik dan Demokrasi. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi anggota dewan dan pemangku kebijakan yang mendorong literasi politik. Karena pada dasarnya, semua yang kita butuhkan dan lakukan bersentuhan dengan politik, sebab di dalamnya ada unsur kebijakan,” kata Dr. Indah.
Ia mencontohkan bahwa pembangunan fisik dapat dirancang dan diukur, namun pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang kompleks. “Membangun SDM menyangkut nilai-nilai dan kepercayaan, yang tidak bisa dipaksakan begitu saja,” jelasnya.
Menurut Dr. Indah, dari semua sistem politik yang ada, demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberi rakyat kesempatan langsung untuk mencampuri urusan pemerintahan. Namun, budaya partisipasi politik di Indonesia masih lemah. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik kita belum membentuk partisipasi aktif yang ideal,” tambahnya.
Selain itu pemaparan lain juga di paparkan dari Kabid Politik dan Dalam Negeri Kesbangpol, Drs. Syahlaluddin. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial selama masa transisi pemerintahan. Menurutnya, sinergi antar elemen masyarakat sangat diperlukan agar kondisi politik tetap kondusif dan produktif.
Dengan digelarnya kegiatan ini, Kesbangpol berharap masyarakat semakin bijak dan dewasa dalam berpolitik, serta mampu menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan daerah pasca kontestasi politik.
(***)
