Padang, Kabarin.co—Anggota DPRD Sumatera Barat yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKB Sumbar, Donizar, angkat bicara terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menggemparkan masyarakat Pesisir Selatan. Kasus tersebut menyeret dua perempuan muda yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual di sebuah kafe di wilayah tersebut.
Peristiwa ini bermula dari laporan masyarakat dan hasil operasi gabungan Satpol PP dan kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam operasi itu, ditemukan indikasi kuat bahwa kedua korban telah dijebak dengan janji pekerjaan melalui media sosial, namun akhirnya dipekerjakan dalam kondisi penuh tekanan dan dieksploitasi secara seksual.
Donizar menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurutnya, kasus seperti ini bukanlah perkara kriminal biasa, melainkan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menyisakan luka sosial jangka panjang.
“Ini bukan kasus kecil. Ini luka sosial yang menghancurkan masa depan generasi muda perempuan kita. Modusnya klasik dijanjikan pekerjaan, ternyata dijebak dalam praktik eksploitasi,” ujar Donizar, Selasa (24/6/2025).
Ia mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penggerebekan dan penyelamatan korban. Namun, Donizar menekankan bahwa penindakan saja tidak cukup. Menurutnya, perlu ada pendekatan preventif melalui pengawasan ketat terhadap tempat-tempat hiburan malam dan peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda.
“Edukasi adalah benteng pertama. Pemerintah harus hadir dengan regulasi, aparat hadir dengan penindakan, dan masyarakat hadir dengan kepedulian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Donizar mendesak pemerintah daerah dan lembaga-lembaga advokasi untuk bersinergi dalam memberi perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.
Ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya perdagangan orang yang kini semakin marak dengan modus digital.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini agar berjalan hingga tuntas dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
“Kita ingin Sumatera Barat bebas dari praktik-praktik keji seperti ini. Perempuan dan anak-anak harus merasa aman di kampung halamannya sendiri,” pungkas Donizar. (***)
