Pasaman, Kabarin.co — Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Pasaman resmi mendirikan Posko Tibumtransmas di kawasan Komplek Pertokoan (Ruko) Lubuk Sikaping, sejak 8 Juli 2025 lalu.
Pendirian posko ini merupakan langkah preventif pemerintah daerah dalam menekan angka kenakalan remaja, perkelahian antarpelajar, serta aktivitas yang mengganggu norma dan ketertiban masyarakat, yang dilaporkan kerap terjadi di kawasan tersebut. Posko dijaga secara rutin oleh satu regu setiap hari, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Meski telah beroperasi, posko tersebut masih mengalami kendala berupa belum aktifnya pasokan air bersih. Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman, Aan Afrinaldi, saat dikonfirmasi media pada Rabu (23/07/2025) di Lubuk Sikaping, menjelaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak PDAM.
“Permasalahan air ini sebelumnya hanya terjadi karena mis komunikasi. Kami sudah membahasnya bersama pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Asisten, dan PDAM. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian, termasuk administrasi yang harus dilengkapi ke PDAM. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, demi terwujudnya Pasaman Bangkit yang Lebih Baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur PDAM Tirta Saiyo Pasaman, Deddy Eka Putra, saat dikonfirmasi di hari yang sama, menegaskan kesiapan PDAM dalam mendukung kebutuhan air bersih Posko Satpol PP.
“Kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, termasuk Satpol PP, asalkan kelengkapan administrasi sudah kami terima. Setelah itu, pasokan air akan segera kami sambungkan kembali dan aktifkan agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” ujar Deddy.
Ia juga menambahkan bahwa PDAM Tirta Saiyo sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah seperti Satpol PP dan Damkar, demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Joni)
