Padang, Kabarin.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Verry Mulyadi, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Infrastruktur Berkelanjutan, di Dapil I Kota Padang, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat yang antusias mengikuti penjelasan terkait kebijakan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Verry menjelaskan bahwa Komisi IV DPRD Sumbar saat ini bermitra dengan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang infrastruktur dan pembangunan, di antaranya Bappeda, BMCKTR, PSDA, Perkimtan, Dinas Perhubungan, BPBD Sumbar, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan perda ini sangat relevan dengan tugas komisi yang ia tempati.
“Perda tentang infrastruktur berkelanjutan ini sangat sinkron dengan kerja Komisi IV yang membidangi pembangunan. Apalagi saat ini sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, sejak dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang selalu membuka ruang aspirasi masyarakat Minangkabau,” ungkap Verry.
Meski begitu, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini kerap memicu kritik yang kurang tepat sasaran.
Sebagai contoh, kata Verry, masyarakat sering kali menyalahkan Pemprov atau DPRD terkait kerusakan jalan, padahal setiap kategori jalan memiliki kewenangan berbeda. Jalan tol sepenuhnya di bawah pemerintah pusat, sementara jalan non-tol terbagi atas jalan kota/kabupaten (dikelola Pemko/Pemkab), jalan provinsi (dikelola Dinas BMCKTR Sumbar), dan jalan nasional (dikelola BPJN perwakilan pusat).
“Ketiga fungsi jalan ini seringkali jadi polemik. Padahal sebagai anggota DPRD, kami berperan mengawasi dan menyalurkan laporan masyarakat kepada OPD yang berwenang. Itu sebabnya sosialisasi perda ini penting agar masyarakat lebih memahami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Verry menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan telah banyak diwujudkan pemerintah daerah, mulai dari irigasi, jembatan, hingga peningkatan jalan daerah. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan matang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Inilah tugas kami sebagai wakil rakyat, menghimpun usulan dari masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur prioritas. Selanjutnya, kami perjuangkan agar dapat diwujudkan melalui program pemerintah,” pungkasnya. (***)
