kabarin.co – Dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP perlahan-lahan mulai terungkap. Kali ini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut yang memberi perintah agar proyek e-KTP terus berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan SBY tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. SBY memerintahkan proyek tersebut tetap berjalan lantaran untuk kepentingan masyarakat.
Nama SBY Disebut dalam Sidang e-KTP, Begini Reaksi Demokrat
“Kan begini proyek e-KTP ini program pemerintah, nah yang dipermasalahkan kenapa korupsi,” ujar Syarief dikutip dari JawaPos.com, Kamis (25/1).
“Jadi mana tahu (SBY itu bermasalah), yang salah itu yang korupsi,” tegasnya.
Kendati demikian, Sayrif menduga disebutnya nama Presiden Indonesia keenam itu lebih lantaran kepentingan politik di belakanganya, bukan ingin membongkar suatu kasus.
“Itu politis, itu fitnah,” tegasnya.
Sebelumnya, naman SBY muncul dipersidangan kasus proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Ia disebut-sebut memberi perintah agar proyek tersebut tetap berjalan.
Semula, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir mengaku dirinya sempat menyarankan kepada SBY yang kala itu menjabat sebagai presiden, lebih baik proyek e-KTP tidak berlanjut.
“Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” ujarnya menjawab pertanyaan kuasa hukum Setaya Novanto, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1).
Dia mengaku tidak memiliki kuasa untuk menghentikan proyek itu. Oleh karena itu, atas saran dari seorang pengusaha calon vendor e-KTP, Yusnan Solihin, Mirwan melaporkan hal tersebut kepada SBY.
“Posisi saya kan orang biasa saja. Untuk menyetop program e-KTP, tapi saya sudah sampaikan itu kepada Pak SBY atas saran dari Pak Yusnan solihin karena memang ada masalah, saya tidak tau secara teknisnya,” jelas Mirwan.
Ditanya bagaimana jawaban SBY, dia mengatakan bahwa proyek tersebut diminta untuk dilanjutkan. “Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi proyek ini diteruskan,” ungkap Mirwan.
Adapun dia mengaku melaporkan hal tersebut di kediaman SBY di Cikeas pada sebuah acara. “Kebetulan kita ada acara di Cikeas. Pada suatu acara, tidak di forum. Paling tidak sudah disampaikan,” pungkas Mirwan. (epr/jwp)
Baca Juga:
Bicara Soal e-KTP, PDIP Singgung SBY
Demokrat Diduga Kebagian Uang Panas e-KTP, Marzuki: Tanya Anas
KPK Akan Ungkap Nama-Nama ‘Besar’ Penerima ‘Jatah’ Korupsi e-KTP di Sidang
SBY Ancam Terbitkan Petisi Jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas
