kabarin.co – Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai program bagi-bagi sertifikat tanah ala Presiden Joko Widodo sebenarnya lebih kental aroma pencitraan ketimbang program reforma agraria seperti yang dihembuskan selama ini.
Reforma agraria menurut Syahganda adalah program yang bertujuan memberikan tanah kepada rakyat sedangkan sertifikasi tanah tidak memberikan solusi jangka panjang. Dia menilai pemerintahan Jokowi berbohong karena dulunya berjanji melakukan reforma agraria atau land reform.
Bagi Sertifikat Ala Jokowi Bukan Reformasi Agraria tapi Pencitraan
Polemik program bagi sertifikat tanah ini muncul setelah Tokoh Reformasi Amien Rais menyebut program ini ‘ngibul’ alias berbohong. Alasannya karena konsep reforma agraria tidak sejalan dengan sertifikasi tanah di mana Amien menyebut 74 persen tanah Indonesia dimiliki kelompok tertentu.
“Kenapa Amien Rais ngomong Jokowi ngibul, itu karena dulu janjinya Jokowi reforma agraria, sedangkan faktanya Jokowi bagi-bagi sertifikasi tanah,” kata Syahganda dalam dialog di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3).
Politisi PAN Mohammat Hatta menilai bagi-bagi sertifikasi tanah ala Jokowi berbahaya bagi rakyat kecil. Anggota Komisi II DPR itu menemukan fakta bahwa banyak orang di pedesaan yang terjebak dengan sertifikasi ini.
“Seseorang yang memiliki sertifikat bisa diagunkan kepada rentenir yang akhirnya membuat mereka tenggelam ke dalam hutang,” ujarnya.
Dalam skala yang lebih besar Hatta menilai bagi-bagi sertifikat merupakan cara dari rezim Jokowi untuk meningkatkan pos APBN. Banyaknya sertifikasi akan mendatangkan pajak bagi negara sementara rakyat kecil banyak yang belum paham.
“APBN kita sekarang tidak naik-naik. Saya khawatir kebijakan ini merupakan jalan pemerintah sekarang yang susah mendapatkan pos APBN.” (arn)
Baca Juga:
Jokowi Harus Menegur Perilaku Luhut Yang Mengancam Amien Rais Dengan Gaya Orba
Golkar-PDIP Matangkan Strategi Pemenangan Jokowi
Relawan Jokowi Tarik Dukungan, Ini Reaksi PDIP
