Fadli menyatakan kasus e-KTP berceceran ini menjadi momen untuk Kemendagri berbenah. Terutama dalam hal perlindungan data penduduk. Dia mengecam apabila data tersebut malah dipegang oleh pihak-pihak swasta.
“Saya kira ini harus menjadi evaluasi total, sehingga data kependudukan itu menuju pada single identity number, seperti di negara-negara maju,” kata dia.
Fadli heran Kemendagri bisa kecolongan. Seharusnya kata dia, Kemendagri bertanggungjawab atas peristiwa tersebut bukanlah malah melempar tanggungjawab.
“Kalau itu tindak pidana kenapa bisa kecolongan ya. Apapun tanggung jawab siapa data kependudukan? Tanggung jawab siapa? Ya yang bertanggungjawab itu sudah pasti di Kemendagri. Pentolannya ya Mendagri di bawahnya Dirjen Dukcapil, ya dua-duanya menurut saya enggak becus. Jelas kok itu,” pungkasnya. (epr/mdk)
Baca Juga:
Sekarung e-KTP Ditemukan di Pondok Kopi, Jakarta Timur
Kasus e-KTP Tercecer, Negara Bisa Dianggap Gagal Melindungi Data Rahasia Warganya
