kabarin.co – Jakarta, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Hal ini karena SBY dinilai gagal mengangkat suara partai di Pemilu 2019.
Salah satu anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mengatakan SBY telah gagal membawa memimpin partai Demokrat selama periode kepemimpinannya. Kegagalan itu terlihat dalam Pemilu 2014 dan 2019.
Forum Pendiri Demokrat Desak SBY Mundur dari Ketua Umum
Menurut Hengky, SBY tak mampu mempertahankan perolehan suara partai Demokrat pada tahun 2009 sebesar 20,40 persen. saat itu Demokrat keluar sebagai partai pemenang pemilu.
“Hasil kerja SBY pada periode pertama gagal dari 20,40 persen menjadi 10,19 persen atau suara hilang 50,05 persen. Hasil kerja SBY pada periode kedua gagal lagi menjadi 7,77 persen atau suara hilang 61,91 persen. Artinya, dua kali ketinggalan kelas,” kata Hengky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Selain soal kegagalan mempertahakan perolehan suara saja, Hengky melihat apabila SBY juga telah merusak tatanan partai dengan melanggar sejumlah AD/ART. Mantan Presiden itu dianggap membuat Demokrat menjadi partai dinasti dengan memberi sejumlah jabatan untuk keluarganya.
“SBY menganut sistem Partai Dinasti dan sering melakukan manajemen konflik atau menyingkirkan para pejuang partai yang telah berjasa kepadanya,” ujarnya.
Atas dasar itulah, mewakili anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Hengky mendesak SBY mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum melalui kongres luar biasa yang harus segera digelar dalam waktu dekat.
“Segera melakukan kongres dipercepat atau kongres luar biasa (KLB) dipercepat,” kata dia.
Tak hanya Hengky, jumpa pers ini juga dihadiri Subur Sembiring, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih, dan Mustika Karim.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengaskan tidak akan ada KLB untuk mengganti ketua umum partai. Demokrat memiliki siklus lima tahunan dalam memilih pemimpin. Mekanisme dan pelaksanaan pemilihan ini selalu tertib dilakukan.
”Karena itu, kami pastikan tidak ada KLB. Selain memang alasanya memang tidak ada, momentumnya juga tidak tepat. Kami bersiap untuk menyelenggarakan siklus lima tahunan itu Mei 2020,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019). (epr/sin)
Baca Juga:
Soal Pernyataan Agum Gumelar, Demokrat: Kritik Prabowo Saja, Jangan Salahakan SBY
Gerindra Ingatkan Etika Politik, Demokrat: Kami Cukup Senior, Paham Etika
Fadli Zon Minta SBY Jangan ‘Baper’ kalau Di-bully
