kabarin.co – Jakarta, Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sepakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan hasil revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya sepertinya begitu (sudah ada kesepakatan-red),” kata Ade dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema “Perppu, Apa Perlu?” di D’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).
Parpol KIK Sepakat Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
Ade menjelaskan, Jokowi terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan parpol koalisi dalam rangka meminta pertimbangan untuk mengeluarkan Perppu atau tidak.
“Bisa jadi dalam KIK memberikan pendapat atau saran belum waktunya dikeluarkan Perppu,” jelasnya.
Dia mengatakan, Undang-undang KPK bukanlah sesuatu yang tidak boleh direvisi. Menurut dia dinamika yang terjadi selama ini belum seluruhnya terakomodir dalam UU KPK yang lama. Lantaran, beleid ini sudah semestinya direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga hak asasi manusia (HAM).
“Kita juga tidak bisa mengatakan UU KPK tidak boleh diubah. Lucu juga kalau kita puja-puja. (Revisi) ini supaya lembaga KPK lebih confident lagi memberantas korupsi,” pungkasnya. (epr/oke)
Baca Juga:
Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK, Mahasiswa Ancam Kembali Turun ke Jalan
Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK
Jokowi Tolak Sejumlah Poin yang Tidak Ada di Draf Revisi UU KPK, ICW: Tidak Cermat
