kabarin.co – Jakarta, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.438,29 triliun atau naik Rp78,47 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2016, Rp 3.359,82 triliun.
Realisasi itu setara dengan US$258,52 miliar (kurs Rp13.300 per dolar AS) , naik dari posisi bulan sebelumnya yaitu US$256,59 (kurs Rp13.094 per dolar AS).
“Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), di mana pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara, ” dikutip dari paparan DJPPR, Rabu (21/9).
Paparan tersebut juga menjelaskan bahwa selain merupakan instrumen utama pembiayaan untuk menutup defisit APBN, utang pemerintah juga untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing).
Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah berasal dari akumulasi utang masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar, pembiayaan defisit APBN, dan juga dampak krisis ekonomi pada kurun waktu 1997-1998.
Jika dirinci, sebagian besar utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Di mana akumulasi nilai penerbitan SBN per akhir bulan kedelapan mencapai Rp2.684,28 triliun (78,1 persen dari total utang pemerintah) atau naik dari posisi akhir Juli 2016 sebesar Rp 2.628,34 triliun.
Sebagian besar penerbitan SBN dilakukan dalam denominasi rupiah yaitu sebesar Rp1.962,18 triliun. Sementara SBN dalam denominasi valuta asing tercatat sebesar Rp722,10 triliun atau US$54,29 miliar (kurs Rp13.300 per dolar Amerika Serikat).
Berikutnya, utang pemerintah juga berasal dari pinjaman yang berkontribusi sebesar 21,9 persen dari total utang per akhir Agustus 2016 atau sebesar Rp754,01 triliun, naik dari posisi akhir Juli 2016 sebesar Rp731,48 triliun.
Mayoritas pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp749,33 triliun sedangkan sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp4,68 triliun.
Secara bilateral, mayoritas pinjaman pemerintah Indonesia berasal dari Jepang sebesar Rp228,57 triliun, kemudian disusul oleh Perancis sebesar Rp24,56 triliun.
Secara multilateral, Bank Dunia masih merupakan kreditur terbesar bagi Indonesia dengan total pinjaman pemerintah sebesar Rp224,13 triliun. Sementara, posisi kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Asia sebesar Rp122,12 triliun.
Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, nilai utang hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp3.501 triliun atau 27,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 yang jumlahnya mencapai Rp12.627 triliun. Jika dibandingkan realisasi posisi utang tahun lalu, posisi utang ini meningkat dari Rp3.156 triliun atau 27,4 persen dari PDB 2015.
Kendati demikian, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif terjaga dibandingkan negara maju seperti AS yang rasio utang terhadap PDB negaranya di atas 100 persen dan Jepang yang mencapai lebih dari 200 persen. (cnn)
Baca Juga:
Jadi Pusat keuangan Dunia Singapura Siap Geser London
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Mendesain Belanja Negara Sebesar Rp 2.070,5 Triliun
Kementerian Keuangan Robert Pakpahan Menuturkan,Bunga Utang Akan Melonjak Tahun Depan
