kabarin.co – Jakarta, Pemerintah diminta untuk tidak memangkas subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketua umum badan pengurus pusat himpunan pengusaha muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan KUR sangat strategis mengatasi pelemahan ekonomi dan ancaman pengangguran.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun sudah menyepakati untuk menekan bunga KUR hingga 7 persen tahun depan. Sebaiknya, pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemangkasan subsidi bunga KUR tersebut.
“Program pemerintah seperti KUR justru sangat strategis dalam mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang berasal dari pemutusan hubungan kerja dan ancaman pengangguran,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (19/9/2016).
Hipmi memahami bahwa pemerintah tengah mengalami kesulitan keuangan, sehingga dibutuhkan penghematan di sana-sini. Program-program yang tidak penting dan memboroskan uang negara semestinya segera dipangkas.
Namun, penyaluran KUR merupakan program yang sangat strategis sebab disalurkan untuk sektor produktif yang dapat mendorong perekonomian rakyat dan menciptakan permintaan domestik yang kuat.
“Ekonomi kita kan titik lemahnya pada sisi permintaan, KUR bisa bantu disini dan dia ciptakan lapangan kerja serta mencitpakan pengusaha-pengusaha baru,” tutur Bahlil.
BPP Hipmi bersama Presiden sudah menyepakati upaya mendorong bunga KUR hingga 7 persen tahun depan. Dengan demikian, subsidi bunga KUR semestinya ditambah.
Namun rencana tersebut akan sulit terealisasi bila pemerintah kemudian memutuskan akan memangkas subsidi tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah akan memangkas anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 1 triliun pada tahun depan.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi untuk bunga KUR pada tahun depan sebesar Rp 9,5 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp 10,5 triliun.(kom)
Baca Juga:
Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 7 Triliun
Kurangnya Pengetahuan Tentang Akses Keuangan Masyarakat Kini Terjebak Investasi Bodong
Sri Mulyani : RAPBN ini Sebenernya Kurang Sehat, Harus Berhati – hati
