kabarin.co – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindta menyetujui beberapa subtansi dalam revisi UU KPK. Tapi, dia menolak Gerindra disebut tidak konsisten terhadap revisi UU KPK. Kendati demikian, dia mengaku pada 2017, fraksi Gerindra menolak revisi UU ini.
“Saya kira persoalannya kan ada beberapa substansi yang kita punya pikiran yang sama. Jadi, saya kira substansi itu yang harus kita bicarakan di dalam pembahasan nanti. Tentu dengan mendengarkan juga dong aspirasi dari KPK, masyarakat, civil society dan semua pihak,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).
Meskipun demikian, Fadli tidak menjelaskan secara rinci apa saja sepahaman dengan pandangan Gerindra. Fadli mengaku belum mengecek usulan revisi UU KPK yang telah diparipurnakan karena tengah di luar kota.
Menurut Fadli, revisi UU KPK masih sebatas usulan. Fadli menyatakan, masih akan ada dinamika politik. Beberapa usulan yang sekarang disepakati, kata Fadli masih masuk akal.
“Itu kan baru diusulkan. Nanti dalam pembahasannya Saya kira akan ada komunikasi politik akan ada dinamikanya. Jadi sejauh saya kira poin-poin yang diusulkan kalau itu mengacu kepada yang lalu, masih masuk akal gitu,” ucapnya.
Dia menilai, tak ada hubungan revisi UU KPK dengan revisi UU MD3. Menurutnya, tidak ada kesepakatan tukar guling untuk menggolkan kedua revisi UU tersebut.
“Tidak ada hubungannya ya. Saya kira kalau MPR kan kita tahulah tugasnya. Jadi tidak ada, yang menonjol di sana. Justru lebih kepada sosialisasi jadi kepemimpinannya ya ada perwakilan dari semua fraksi yang ada, plus DPD, saya kira enggak ada masalah,” jelasnya.
Sebelumnya, DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi usulan. Beberapa poin yang disepakati adalah tentang pembentukan dewan pengawas, kewenangan pemberhentian kasus, penyadapan dan tentang pegawai KPK. (epr/mdk)
Baca Juga:
Komisi III DPR: Pimpinan KPK yang Minta Revisi UU 30 Tahun 2002!
Agus Rahardjo: Ada Lembaga yang Ingin Lumpuhkan KPK
Laode M Syarif Tantang Fahri Hamzah Buktikan Soal Revisi UU Usul Pimpinan KPK
