kabarin.co – Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimis tidak sendiri menjadi partai oposisi. Sejak awal PKS tegas menjadi, meski kolega mereka, Gerindra, masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sara mengatakan, pihaknya berharap ada partai lain yang menjadi oposisi. Kemungkinan PKS tak sendirian sebagai oposisi makin terbuka. Pasalnya, dua partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 kemarin, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tak masuk jajaran kabinet.
PKS, Demokrat, PAN Jadi Oposisi
“Jadi, PKS tetap berharap tidak sendirian dalam oposisi. Namun, kalaupun harus memperhatikan itu, kami berharap akan membuka komunikasi dan sinergi dengan teman-teman,” ujar Mardani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).
Dia menerangkan, PKS sesungguhnya tak percaya diri secara matematis untuk menjadi oposisi. Karena, secara tidak langsung, jumlah oposisi yang sedikit akan membuat pekerjaan terasa sulit. “Namun, kan politik tidak matematis. Saya mencatat belakangan ini ada satu hukum besar, hukum sentimen publik. Ketika publik bersatu punya keinginan dan sentimen, ternyata itu sangat powerfull,” ujar Mardani.
Kendati demikian, PKS tetap menghargai keputusan Gerindra bergabung dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tapi, ia berharap PAN dan Demokrat tetap berada dalam peran oposisi. “Tetap berdoa dan berharap semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi ada di barisan kami oposisi. Ini yang sehat buat demokrasi. Ini yang sesuai dengan logika demokrasi,” ujar Mardani.
PAN sendiri mengaku sejak awal tidak melakukan lobi-lobi dan menawarkan nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma’ruf seperti yang dilakukan Gerindra. Ketua DPP PAN Yandri Susanto bahkan sempat menyindir masuknya Prabowo sebagai calon menteri pertahanan.
Ia berkelakar tidak bisa membayangkan calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2019 tersebut rapat kerja dengan Komisi I DPR. “Saya nggak kebayang itu capres nanti raker sama Komisi I gitu kan. Nanti jangan-jangan ‘Pak Capres, eh bukan Pak Menteri’. Gitu. Nah, nanti orang nanya begitu kan,” kata Yandri.
PAN menegaskan, sebagai pihak di luar pemerintah, mereka siap menjadi penyeimbang. PAN akan senantiasa mendukung program pemerintah jika program tersebut baik untuk rakyat. Sebaliknya, PAN siap mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat. “Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah khususnya kami-kami di parlemen,” katanya.
Namun, sekretaris Fraksi PAN di DPR itu tak mempermasalahkan keputusan Gerindra yang akhirnya bergabung dengan pemerintah setelah bertarung di Pilpres 2019 kemarin.
Tak hanya PAN, Demokrat juga diprediksi akan berada di luar pemerintahan bersama PKS dan PAN. Pada hari kedua pemanggilan calon menteri oleh Presiden Jokowi, tidak ada satu pun kader Demokrat yang datang ke Istana Negara.
Padahal, Demokrat termasuk partai yang rajin menggelar pertemuan dengan Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (10/10) lalu. Mereka juga siap mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon menteri. (epr/rep)
Baca Juga:
PKS Berharap Gerindra dan PAN Jadi Oposisi
Wakil Ketua PAN: Kami Ada di Luar Pemerintahan
SBY Bertemu Jokowi di Istana, Demokrat: Bahas Kerjasama Politik
