kabarin.co – Jakarta, Presiden PKS, Sohibul Iman menyatakan partainya tetap menginginkan kursi posisi Wakil Ketua DPR RI yang saat ini diisi oleh Fahri Hamzah, akan diisi oleh kader partainya. Sohibul berharap diberikan saat adanya pergantian pimpinan DPR.
“Kami mendukung pergantian itu (Ketua DPR) siapapun yg dicalonkan (Golkar). Tentu kami juga minta semua menghormati hak fraksi PKS bahwa wakil ketua DPR itu hak fraksi PKS,” kata dia di Canary Coffe Shop, Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang Kav. 9, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Januari 2018.
PKS Manfaatkan Momentum Pergantian Pimpinan DPR Untuk Rebut Kursi Fahri Hamzah
Kursi Wakil Ketua DPR yang menjadi hak PKS ditempati oleh Fahri Hamzah. Sedangkan PKS telah memecat Fahri sebagai anggota partai dan menuntut dia mundur dari kursi Wakil Ketua DPR. Tapi, Fahri memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membuat dirinya tetap menjadi wakil ketua DPR juga kader PKS.
Kendati demikian, PKS tetap bersikeras menuntut Fahri Hamzah mundur dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tak hanya langkah kasasi, PKS akan menggunakan momen pergantian Ketua DPR oleh Golkar sebagai opsi melengserkan Fahri.
“Misalnya nanti Fahri akhirnya diganti dari pimpinan DPR. Beliau tetap mau jadi anggota DPR menunggu hasil sidang, itu haknya, kita hormati,” kata Sohibul.
Terkait haknya itu, Sohibul menuturkan sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Partai Golkar. Menurut dia, Golkar sudah berkomitmen untuk mengabulkan hak PKS. “Waktu itu yang kontak saya pak Airlangga (Ketum Golkar) langsung. Bahkan Pak Ginandjar (politikus senior Golkar), jadi saya kira mereka menyatakan siap,” ujarnya.
Dalam putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 14 Desember 2017, terdapat lima poin keputusan yang dikeluarkan hakim. Pertama, pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR RI batal demi hukum. Kedua, PKS harus mencabut putusan pemecatan Fahri sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR. Ketiga, pengadilan menyatakan posisi Fahri Hamzah sah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR.
Keempat, pengadilan menghukum Badan Penegak Disiplin Organisasi, Majelis Tahkim, dan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Terakhir, pengadilan memerintahkan BPDO, Majelis Tahkim, dan Muhammad Sohibul Iman merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Fahri seperti semula. (epr/tem)
Baca Juga:
Soal Sidang Paripurna Hak Angket KPK, Fraksi PKS Protes Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Menang Lagi di Pengadilan, PKS: Jangan Bahagia Dulu!
Fahri Hamzah Sebut Presiden PKS Orangnya Lemes
Teken Hak Angket KPK, PKS Tak Lagi Anggap Fahri Hamzah Sebagai Anggotanya
