kabarin.co – Pengangkatan Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menjadi Wakil Direktur Pertamina pada 2 Desember 2016 (212) lalu ternyata membuat perusahaan minyak “panas”. Ahmad Bambang, berkuasa bak Direktur Utama. Padahal semua pihak mengetahui Direktur Utama Pertamina saat ini adalah Dwi Soetjipto. “Sekarang di Pertamina seperti ada dua matahari,”ujar salah seorang pejabat di Pertamina kepada informan indonesiapolicy.com.
Masuknya Ahmad Bambang ini karena adanya cawe-cawe atau campur tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani (Suwandi) Soemarno. “Ahmad Bambang merupakan orang Ari Hernanto Soemarno, kakak kandung Rini Soemarno, yang pernah menjadi Dirut Pertamina,”ujar sumber itu lagi.
Bahkan, menurut sumber itu pelantikan Ahmad Bambang menjadi wakil direktur itu, tidak dihadiri oleh Dirut Dwi Sutjipto. Bahkan terjadi saat situasi Jakarta, dalam kepungan jutaan umat Islam Shalat Jumat di Monas dan sekitarnya (Aksi Bela Islam 212). Keberadaan Ahmad Bambang membuat situasi di Pertamina tidak kondusif. Karena sebagai Wakil Direktur, tak bertanggungjawab ke Dwi Sutjipto, melainkan langsung ke Menteri Rini.
Sebenarnya Ahmad Bambang tak layak menjadi wakil direktur di Pertamina, karena banyak kasus yang menyelimutinya. Pejabat di Pertamina, menurut informan indonesiapolicy.com, kawatir jika Ahmad Bambang, kelak menggantikan Dwi Sutjipto. “Makin rusaklah Pertamina dan negara akan semakin rugi, karena menjadi “kasir” orang-orang tertentu di kabinet,”katanya.
Ahmad Bambang pada Medio Mei 2015, pernah diusulkan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, dicopot. Hal ini terkait persoalan kebijakan yang salah dan fatal menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya minta Ahmad Bambang itu diganti karena sudah berkali melakukan banyak kesalahan yang fatal. Karena Itu sudah keterlaluan,” ujar Faisal kepada media (17/5/2015).
Selain itu, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pertamina tahun 2015 soal kelebihan pendapatan dari penjualan solar bersubsidi. Dalam laporan BPK, kelebihan pendapatan disebabkan karena pemerintah menetapkan harga jual eceran solar bersubsidi lebih tinggi dari harga keekonomiannya. Sementara pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk bahan bakar jenis ini.
Menurut Ketua BPK Harry Azhar Aziz, penetapan harga jual solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak membuat keuntungan Pertamina hingga Rp 3,1 triliun. “Namun, laporan tentang tambahan keuntungan itu tidak ada,” ujar Harry. Pernyataan ketua BPK itu dibantah Ahmad Bambang, tak ada kelebihan subsidi, yang dimaksud BPK itu adalah keuntungan yang didapat Pertamina dari penjualan solar. Namun, status dana Rp 3,1 Triliun itu masih misteri.
Saat Ahmad Bambang menjabat Direktur Pemasaran kasus pencurian minyak Pertamina skala besar marak. Misalnya, penyelundupan minyak illegal sebanyak 1.200 ton yang diangkut KMT Merlion 2 berbendera Saint Kitts and Navis di perairan Tanjung Kampeh Sei Sembilang Kabupaten Banyuasin. Untung saja, Ditpolair SumSel menggagalkannya. Penyelundupan itu terjadi dengan cara memindahkan minyak resmi milik Pertamina yang diangkut KMT Andhika Arsanti yang memuat minyak dari perairan Muntok Bangka-Belitong ke KMT Merlion Dua. Saat itu, di KMT Merlion 2 sudah memuat 600 ton dan ditambah lagi 600 ton yang sedang berlangsung, sehingga total ada 1.200 ton. “Aneh, kemudian nama Ahmad Bambang malah menjadi orang nomor dua di Pertamina,” ujar sumber tersebut.
Kasus yang terakhir pada akhir November 2016, Ahmad Bambang, dipanggil Kejaksaan agung, untuk kasus dugaan korupsi pengadaan kapal AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes. Saat itu Ahmad Bambang menjabat Direktur Utama PT. Pertamina Transkontinental. Pada waktu yang dipanggil 7 Desember 2016, Ahmad Bambang, mangkir. Setelah tiga kali dipanggil, tim Kejaksaan Agung datang ke ruang kerja Ahmad Bambang di Pertamina. Hingga kini kasus itu senyap.
Kehadiran Ahmad Bambang menjadi Wakil Direktur di Pertamina diduga pejabat di Pertamina, merupakan kudeta merangkak terhadap Dwi Sutjipto. ” Ini karena Dwi Sutipto tak bisa dipegang Rini,”ujar sumber itu. indonesiapolicy.com
Baca Juga:
Berita Menteri Rini Terkait Korupsi Pejabat Cina Dihapus
RINI SOEMARNO TERIMA RP 65 MILIAR TERKAIT KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG
