kabarin.co – Jakarta, Tanpa ragu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 tidak sehat. Belum kritis, hanya kurang sehat.
Persolannya terletak pada kondisi keseimbangan primer yang defisit sebesar Rp 111,4 triliun. Kepada jajaran pemerintah lain, Sri Mulyani menyarankan agar pengelolaan APBN harus hati-hati.
“RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” kata Sri Mulyani, saat konferensi pers terkait RAPBN 2017 yang berlangsung pada 16 Agustus 2016 lalu.
Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Bila pendapatan lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif atau surplus.
Akan tetapi, bila kondisi sebaliknya terjadi, maka keseimbangan primer dinyatakan negatif atau defisit. Kondisi ini dapat diartikan, bahwa sudah tidak tersedianya dana untuk membayar bunga utang. Maka pemerintah harus menarik utang baru untuk membayar bunga utang.
“Artinya kalau masih negatif artinya komponen bunga sudah dibayarkan dengan menerbitkan utang,” jelas Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Robert Pakpahan seperti dikutip detikFinance, Kamis (18/8/2016).
Robert menilai, memang sebaiknya posisi keseimbangan primer mendekati 0 atau positif. Tapi ini semua harus dikembalikan kepada arah kebijakan fiskal pemerintah. Ada tiga hal, yakni netral, konstraktif atau justru ekspansif.
Sekarang arah yang dipilih adalah ekspansif. Terlihat dari sisi belanja negara yang melonjak besar dalam dua tahun terakhir. Besarnya belanja diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sulit ditopang langsung dari investasi dan perdagangan.
“Jadi pemerintah sangat sentral perannya,” sebut Robert.
Namun kembali lagi, defisit ada batasnya. Pengelolaan APBN sangat menentukan kredibilitas pemeerintah, siapa pun Presidennya. Berhati-hati untuk menuju postur yang ideal adalah jalan yang terbaik.
“Idealnya keseimbangan primer positif, supaya yang defisit itu adalah murni non pembayaran bunga,” tegas Robert.
Secara umum, RAPBN 2017 akan memiliki nilai belanja Rp 2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp 1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB.
Hingga akhir Juni 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.362,74 triliun. Naik Rp 39,38 triliun dibandingkan akhir Mei 2016, yaitu Rp 3.323,36 triliun.(det)
Baca Juga:
Dana Repatriasi Amnesti Pajak Hingga Rp 1,14 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Mendesain Belanja Negara Sebesar Rp 2.070,5 Triliun
2017, Tak Ada Lagi Suntikan Modal ke BUMN Oleh Pemerintahan Jokowi
