kabarin.co – Dewan Perwkilan Daerah Republik Indonesia hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Bukan karena kinerja yang baik, tapi sorotan konflik internal lembaga senator yang tak kunjung selesai. Persoalan kali ini menyangkut penahanan dana reses anggota DPD yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
Sekretaris Jendarl DPD Sumarsono Hardjosoekarto kembali dikritik dalam masalah ini. Sebagai pimpinan aparatur sipil, Sumarno dinilai bermain politik dalam konflik DPD.
Tahan Dana Reses, Sekjen DPD Banjir Kritikan
“Ya harusnya Sekjen DPD ini ikuti aturan. Jarang jabatan aparatur madya sipil tertinggi lembaga legislatif seperti begini. Ini kan dia terkesan ikut persoalan politis kemauan bosnya (Oesman),” kata Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy, saat dihubungi, Kamis, 11 Mei 2017.
Menurut dia, posisi Sekjen DPD seharusnya bisa mengikuti aturan dalam persoalan dana reses. Apalagi setiap anggota DPD punya hak yang sama mendapatkan dana reses. Namun kenyataannya, ada keluhan sejumlah senator terkait dana resesnya yang belum dicairkan karena persoalan konflik internal DPD.
“Persoalan internal DPD memang pelik. Tapi, harusnya Sekjen juga ikuti aturan. Jangan dualisme ada, justru aturan politis yang diikuti. Jangan jadi serba salah kalau begini,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menekankan kritikan Sekjen DPD bukan saja soal penahanan dana reses. Sebelumnya, soal penguncian ruang rapat sampai pengurusan pelantikan pimpinan DPD oleh Mahkamah Agung ikut menyeret nama Sumarsono.
“Kalau begini disayangkan kan. Apa yang bisa dilihat dari DPD. Sudah kinerja enggak jelas. Nah ini PNS tertinggi yang harusnya jadi pengayom ikut-ikutan main konflik. Aduh rusak,” kata Lucius.
Lucius pun berharap agar Ketua DPD Oesman Sapta bisa bersikap bijak dalam merangkul senator lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, tak akan selesai jika kedua belah pihak saling bersikeras menyatakan sikapnya.
“Ini kan dilihat masyarakat. Diberitain media. Ya semoga saja cepat selesai. Tergantung mereka sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah senator mengaku jika dana reses belum dicairkan lantaran belum tanda tangan surat pernyataan dukungan terhadap Ooesman Sapta sebagai Ketua DPD. Menurut anggota DPD asal Maluku, John Pieris, pihak Sekretariat Jenderal DPD sengaja menahan dana reses.
Akibatnya, senator yang ingin ke daerah pemilihnya, harus memakai dana pribadi terlebih dahulu. Pasalnya jika meminta ke pihak Setjen DPD, ia yakin tak akan diproses pencairan dana resesnya.
“Untuk apa? Tidak dikasih. Karena Sekjen melaksanakan putusan itu. Kalaupun ada reses berikutnya, saya melaksanakan dengan uang pribadi. Apa boleh buat. Itu sudah risiko,” tutur John, Rabu, 10 Mei 2017. (epr/viv)
Baca Juga:
Pengamat: DPD Sudah Tak Murni Lagi sebagai Perwakilan Daerah
GKR Hemas: Pemilihan Oesman Sapta Jadi Ketua DPD Ilegal
Belum Dimulai, Kericuhan Sudah Terjadi di Sidang Paripurna DPD
