kabarin.co – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfuz Sidik meminta rakyat tak perlu khawatir bahwa TNI digerakkan untuk berhadap-hadapan dengan rakyat.
Sebab menurut Mahfuz, TNI berasal dari rakyat dan TNI adalah garda terdepan dalam pengamanan negara serta menjadi alat negara dalam situasi yang mengancam NKRI.
“TNI tidak peduli siapa pun, jika ada yang mengancam NKRI, TNI akan bergerak untuk mengamankannya,” kata Mahfuz, Minggu (13/11).
Baca : Jokowi Terjebak antara 9 Naga dan Umat
Dijelaskannya, doktrin prajurit TNI adalah NKRI harga mati. Dia menjadi garda terdepan dalam mempertahankan negara. Pemerintahan lanjutnya, hanya bagian dari elemen negara.
“Loyalitas TNI dalam konteksnya kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI selama tidak membahayakan negara. Jadi rakyat tidak perlu khawatir jika ada pihak yang seolah-olah dapat memanfaatkan TNI,” tegas Mahfuz.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini mengaku banyak mendengar pertanyaan masyarakat akan sikap presiden yang membingungkan. Dalam pernyataannya di hadapan para ulama dan tokoh ormas Islam, presiden selalu mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Di sisi, kata Mahduz, banyak tindakannya yang bisa ditafsirkan sedang unjuk kekuatan. seperti menyambangi Brimob, marinir, dan Kopassus yang justru terlihat seperti ingin menakut-nakuti rakyat serta menangkap beberapa aktifis mahasiswa dan tokoh politik yang mulai disasar oleh aparat keamanan.
“Ini tindakan politik yang aneh dan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Masyarakat akan menilai pernyataan presiden tidak akan melindungi Ahok tidak tulus, karena dibarengi dengan isyarat unjuk kekuatan.
TNI dengan semua unsurnya dalam UU sebagai alat pertahanan negara. Jadi tidak mungkin seorang presiden sekalipun boleh menggerakkan TNI untuk berhadapan dengan rakyat demi membela seorang Ahok. Ahok bukan negara. Bahkan presiden pun secara personal juga bukan negara,” tegas Mahfuz.
Baca : AA Gym Mau Presiden Jokowi Minta Maaf, Terkait Demo 4 November
Lebih lanjut, Mahfuz heran dengan sikap presiden dalam kasus penistaan Al Quran. “Sebenarnya yang dipahami oleh masyarakat yang punya masalah adalah Ahok, namun kenapa dalam hal ini Jokowi yang terlihat sibuk. Masyarakat yang cerdas akhirnya menduga-duga ada kaitan apa Ahok dengan Jokowi?,” tanya dia.
Berbagai langkah presiden ini ujar dia, juga membuat semakin banyak kalangan yang melihat bahwa ada gejala yang tidak beres di pemerintahan ini. Ada tanda-tanda abuse of power. Yaitu ketika presiden menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mengamankan satu perkara yang bukan agenda nasional dan untuk kemaslahatan negara.
“Jika presiden tidak diingatkan maka sangat mungkin yang akan marah bukan saja kalangan umat Islam, tapi akan melebar ke kalangan aktivis pro-demokrasi,” imbuh Mahfuz.
