Padang, kabarin.co – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, bersama LKAAM menggelar pertemuan strategis pada Jumat (10/11/2024). Pertemuan ini membahas langkah konkret dalam menangani persoalan sosial yang semakin meresahkan masyarakat, seperti tawuran, LGBT, dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa persoalan sosial ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Ia mendorong perlunya pengesahan peraturan daerah (Perda) yang memperkuat peran LKAAM sekaligus mendukung anggaran untuk melaksanakan program-program yang relevan.
“Persoalan sosial yang kita hadapi semakin kompleks dan memprihatinkan. Sinergi antara pemerintah, LKAAM, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelamatkan generasi muda Sumatera Barat,” ujar Muhidi.
LKAAM, sebagai lembaga adat, memiliki rencana untuk memperkuat fungsinya dalam memerangi berbagai isu sosial. Rencana ini mencakup pengusulan anggaran LKAAM agar diakomodasi dalam APBD 2026 serta dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah ini bertujuan mendukung penguatan moral dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Minangkabau.
