Padang, Kabarin.co—DPRD Provinsi Sumatera Barat mendesak Dinas Kehutanan setempat agar tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal di Ranah Minang. Tekanan ini datang menyusul temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengungkap ribuan hektare kawasan hutan telah berubah fungsi tanpa izin.
“Dinas Kehutanan harus lebih proaktif. Jangan hanya jadi penonton. Berikan data yang valid dan detail kepada Satgas PKH agar penindakan bisa dilakukan secara maksimal,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi beru-baru ini.
Ia menilai, dukungan konkret dari Dinas Kehutanan sangat krusial untuk menindak perusahaan-perusahaan swasta yang diduga kuat menggunduli hutan lindung demi perkebunan sawit, tambak, hingga pembangunan resort secara ilegal.
Satgas PKH mencatat telah menertibkan sedikitnya 3.897 hektare lahan hutan dan kebun sawit ilegal. Mayoritas berada di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat, termasuk 1.622 hektare milik PT AMP Plantation dan 330 hektare milik PT Primatama Muliajaya.
Selain itu, 1.228 hektare lahan di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikuasai PT Sumatera Jaya Agro Lestari juga ditertibkan. Penertiban juga dilakukan terhadap 715,03 hektare lahan milik PT Selago Makmur Plantation di Kabupaten Dharmasraya.
Meski begitu, Verry menyebut angka tersebut hanya permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. “Diperkirakan ada sekitar 32 ribu hektare kawasan hutan yang digunakan secara ilegal untuk perkebunan, tambak, dan resort. Ini bukan angka kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbar, turut mendukung langkah-langkah penertiban oleh Satgas PKH. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat perlindungan sumber daya alam.
DPRD Sumbar pun secara tegas menegaskan dukungannya terhadap Satgas PKH dan menyerukan kolaborasi lintas instansi untuk menumpas mafia perusak hutan yang telah bertahun-tahun beroperasi nyaris tanpa hambatan.(***)
