Adminitrasi Amnesti Pajak Periode Satu Semakin Mudah

 Sebagaimana dikutip dari Antara, kemudahan itu juga muncul karena pemerintah tidak memperpanjang batas waktu periode satu pada 30 September 2016 seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bentuk kemudahan administrasi yang diberikan adalah penyampaian SPH hanya dilampiri oleh surat setoran pajak (SSP) uang tebusan, daftar harta dan nilai dari harta (tidak detail) serta daftar utang dan nilai utang (tidak detail).

Selanjutnya, pengisian kelengkapan perincian daftar harta dan utang pada SPH beserta penyampaian dokumen yang dipersyaratkan bisa menyusul dan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016.

Sementara itu, pelunasan uang tebusan dua persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi serta empat persen untuk deklarasi luar negeri dari tambahan harta bersih tetap harus dilakukan sebelum disampaikannya SPH.

DJP pun memastikan ketentuan mengenai kemudahan administrasi tersebut segera diterbitkan dalam waktu dekat.(ERP/kom)

Deklarasi Harta Tax Amnesti Mencapai Rp 1.662 Triliun

Menkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti Pajak

DPR Bela Pemerintah Terkait Gugatan Uji Materi Amnesti Pajak