kabarin.co – Ahok memang seperti tidak lepas dari kontroversi. Tindak-tanduk dan ucapannya kerap menuai kecaman pedas dan keras. Sikap yang ditunjukkannya ini bukan sekali dua kali saja namun sering dan berulang-ulang.
Entah apa yang dimauinya, meski gaya komunikasi Ahok selama ini memang dianggap bermasalah, tampaknya dia tak hirau meski bisa saja hal itu menjadi penyebab dari merosotnya elektabilitas Ahok dalam PIlgub DKI 2017 mendatang.
Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama menambah lagi ‘fitur’ kontroversial dari diri seorang Ahok.
Baca juga: Sah, Majelis Ulama Indonesia Nyatakan Ahok Menistakan Agama
Sebelumnya calon petahana Gubernur DKI ini ‘keukeuh’ merasa tidak bersalah atas pernyataan kontroversialnya soal ayat suci Al-Quran pada sebuah acara resmi Pemda DKI di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
Jika sebelumnya Ahok seringkali tidak menggubris kritikan banyak pihak tentang ‘gaya komunikasi dalam kepemimpinannya’ dan sering mengatakan:
“Gue juga enggak perlu santun sama orang-orang maling, pengecut dan rasis,” ungkap Ahok suatu ketika dengan penuh berapi-api.
Munculnya fatwa MUI menyangkut hal itu tampaknya akan sedikit membungkam mulut besar calon petahana yang akan ikut dalam pilkada DKI 2017 mendatang ini.
Entah sadar dengan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, dengan persatuan NKRI atau sekedar sadar posisinya terancam Ahok akhirnya meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
Baca juga: Akhirnya Ahok Minta maaf Kepada Semua Umat Islam
Ahok memang menyatakan permohonan maafnya dan umat memaafkan namun tentu saja fatwa tersebut tampaknya akan membawa konsekuensi logis yang harus ditanggung dalam perebutan suara di Pilkada Jakarta 2017.
Menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar, pernyataan maaf itu tidak akan cukup signifikan untuk memulihkan tingkat elektabilitas Ahok.
Bahkan dikatakannya Ahok bisa ‘tewas’ (gugur -Red) jika terbukti (dipengadilan) menistakan agama. Karena penistaan agama sudah termasuk delik aduan dengan sanksi pidana.
Bagaimana dengan pihak-pihak atau bahkan partai yang masih saja gigih membela Ahok dengan kontroversi pernyataan tentang Surat Al-Maidah-nya?
Menurut Idil, partai pengusung sang petahana semacam PDIP, Golkar, Nasem dan Hanura hanya akan berlepas tangan ketika persoalan ini semakin menguat, sebab pembenaran itu bisa menambah panas suasana.
Baca juga: Ahok Terancam Gagal Ikuti Pilkada DKI Jakarta 2017
Hal itu tampak dari reaksi sebagian besar netizen yang banyak disuarakan di medsos ketika bagaimana dengan berapi-apinya Nusron Wahid ‘membela’ Ahok dalam sebuah acara di stasiun TV, berdasar logika agamisnya yang semua orang juga sudah tahu bahwa tentu saja segala sesuatu itu hanya Allah yang mengetahuinya.
Kontroversi dan penentangan sebelum penistaan agama oleh Ahok
Penentangan di tubuh internal partai, khususnya dalam pengusungan Ahok sebagai Cagub DKI telah dimulai sejak sang Ketum PDIP Megawati menyatakan dukungan kepada Ahok di hari terakhir.
Adalah Boy Sadikin yang resmi menyatakan mundur sebagai kader si Moncong Putih. Menurutnya, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan tidak memiliki konsistensi sebagai seorang pemimpin. Pasalnya, Ahok sering berpindah-pindah partai.
Baca juga: Boy Sadikin Resmi Mengundurkan Diri dari PDIP
Dikomandoi Kader Muda Partai Golongan Karya Adam Irham, sebanyak 231 kader partai pusat Golkar menyatakan tidak mendukungan pencalonan pasangan Ahok-Djarot.
Adam menjelaskan, ada tiga alasan kader partai beringin tidak mendukung Ahok. Pertama, Ahok dianggap bersikap mengabaikan partai politik. Kedua, Ahok adalah contoh orang yang tidak loyal terhadap partai, dibuktikan dengan sikap dan tindakan dia keluar masuk partai politik.
“Alasan terakhir, melihat sikap dan gaya bicara Pak Ahok yang menurut saya seharusnya tidak seperti itu sebagai pejabat publik,” ujar Adam.
Baca juga: Ratusan Kader Partai Golkar Nyatakan Tidak Mendukung Calon Petahana Ahok-Djarot
Di akar rumput kekecewaan keputusan Megawati menunjuk sang inkumben pun mencuat. Bagi masyarakat awam Jakarta penunjukan itu adalah pengkhianatan terhadap jutaan mimpi rakyat miskin. Sangat bertentangan dengan slogan PDIP yang selama ini mengatakan sebagai partai-nya wong cilik.
“PDIP mengkhianati kami yang sejak awal mendukung PDI Perjuangan dan mengharapkan tidak mendukung Ahok. Keputusan ini memperjelas bahwa PDI Perjuangan menjadi partai anti wong cilik,” kata Deni Aryanto, Ketua RT 04 Guji Baru, Jakarta Barat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 September 2016.
Baca juga: Dukung Ahok, Ketua RT Jakarta: PDIP Jual Diri kepada Pemilik Modal
Nah, kembali ke soal penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, tampaknya ini akan menjadi pusat dari seluruh kontroversi seorang Ahok yang akhirnya menyeret sampai ke tubuh internal partai di level yang lebih tinggi.
Santer diberitakan Wakil Ketua DPP Golongan Karya Fadel Muhammad mengatakan Golkar akan meninjau ulang dukungan mereka terhadap kepada calon petahana.
Fadel mengatakan semua pengurus DPP rapat membahas soal tersebut pada Jum’at malam (7/10/2016) dan Golkar akan bersikap, apakah melanjutkan usungan kepada Ahok atau akan melepas dukungan itu.
Baca juga: Fadel Muhammad, Golkar Akan Tinjau Ulang Dukungan Terhadap Ahok !
Terakhir, dua politisi Golkar yaitu Dedy Arianto dan Ahmad Doli Kurnia secara tegas menentang Ahok sekaligus menuntut Golkar untuk menarik dukungan kepada Ahok.
Lebih menghunjam lagi, Dedy memutuskan memilih mundur dari jabatannya Ketua Departemen Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar karena merasa sangat kecewa dengan Ahok.
Senada dengan Dedy dan Doli menganggap Golkar bisa terkena dampak buruk bila tetap memberi dukungan kepada Ahok. Bagi Doli, yang dikenal sebagai tokoh muda Golkar, jangankan bicara ada manfaatnya, bahkan saat ini pernyataan Ahok tersebut sangat bisa merugikan partainya.
“Ahok telah menciderai makna ke-Indonesiaan yang rukun, damai, saling menghormati, dan toleran, di antara perbedaan yang selama ini berjalan baik,” tutur Doli. (mfs)
