Abraham Samad Meminta Publik Cegah Kebocoran APBN 2018

Corruption Eradication Agency (KPK) chief Abraham Samad gestures during an interview at his officec in Jakarta April 10, 2013. The KPK has won guilty verdicts in all 236 cases it has fought. Its arrests of cabinet ministers, parliamentarians, central bankers, CEOs, a judge and even a former beauty queen have exposed how widespread and systemic corruption is in Indonesia. It has certainly made big ticket abuses of power far riskier in Indonesia. But its success is becoming more costly. Reuters also found an overwhelmed and underfunded agency that faces mounting opposition from parliament, police and the presidency. Picture taken April 10, 2013. To match Special Report INDONESIA-GRAFTBUSTERS/ REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: CRIME LAW)

kabarin.co – Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengajak publik mencermati postur APBN 2018 terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. Diketahui sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Menurut laporan KPK terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa per 31 Desember 2017. Sedangkan APBN 2018 belanja negara nilainya fantastis sebesar Rp. 2.220,7 triliun.

banner 728x90

Abraham Samad Meminta Publik Cegah Kebocoran APBN 2018

“Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan,” kata Abraham.

Abraham mencontohkan kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp. 703 miliar.

“Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik. Negara dirugikan sebesar Rp. 2,3 triliun,. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa,” ujar Abraham.

Berkaca dari pengalaman di sektor pengelolaan perpajakan, Abraham mengatakan masih terdapat banyak kelemahan termasuk tata kelola perpajakan yang amburadul.

“Yang bisa menimbulkan fraud dan korupsi.”

Postur APBN 2018, kata Abraham, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.

 

Untuk belanja negara dalam APBN 2018 pemerintah dan DPR RI menyepakati sebesar Rp2.220,7 triliun. Nilai ini fantastis, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

“Sedangkan anggaran Infrastruktur Rp 410,7 triliun,” ujarnya.

Dalam postur APBN 2018 juga terlihat sebagian besar pengeluaran dan belanja negara tersedot dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalam pembangunan infrastruktur yang didominasi pengadaan barang dan jasa .

“Inilah celah paling besar terjadinya korupsi.” (arn)

Baca Juga:

Abraham Samad Siap Maju Jadi Capres 2019

Ada Tiga Catatan Politikus PKS terhadap RAPBN 2018

Fraksi Gerindra Bilang RAPBN 2018 Jauh dari Harapan Perbaiki Kesejahteraan Rakyat

banner 728x90