Bahkan, tulisnya, kalau Menteri belum sempat datang, Andre juga membawa kepala daerah menemui menteri untuk menyampaikan persoalan daerah masing-masing dengan harapan bisa dibantu oleh menteri bidang terkait seperti mendatangi Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Parekraf, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Apalagi dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah sebenarnya sudah disediakan sumber keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD). Masalahnya pemerintah daerah di Sumatra Barat juga belum bisa memaksimalkan TKD ini khususnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID),” katanya.
Dia menyebut, untuk mendapatkannya tentu dibutuhkan “relasi khusus” dengan pemerintah pusat, terutama dengan pihak kementerian. Di sinilah letak pentingnya wakil rakyat kita di Jakarta untuk memfasilitasi ini. Padahal Provinsi Sumatra Barat memiliki 14 orang wakil rakyat di DPR dan memiliki empat orang wakil daerah di DPD.
“Peran inilah yang sedang dilakukan oleh Andre Rosiade yang harusnya juga dilaksanakan oleh wakil rakyat yang lain. Sebenarnya tanpa diminta, wakil rakyat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar dalam mewujudkan pembangunan di daerah ini,” katanya. (*)
