kabarin.co – Jakarta, Kurangnya infrastruktur membuat layanan keuangan hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Baru 35% masyarakat RI yang punya akses keuangan.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad dalam acara peresmian terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rusun Pesakih, Jakarta Barat, hari ini.
“Dari 250 juta penduduk kita, baru 35% saja yang sudah mendapat akses keuangan (seperti bank, pembiayaan perumahan dan asuransi). Tentu dengan segala kendalanya,” kata dia dalam kesempatan tersebut, Kamis (25/8/2016).
Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, kata Muliaman dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari. “UMKM kita sulit dapat pinjaman usaha dari bank. Keluarga kita yang kelas ekonominya bawah, sulit sekali memperoleh akses keuangan, saudara-saudara kita di pelosok, di pulau-pulau terpencil, susah mendapat akses keuangan,” beber Muliaman.
Akibatnya, kata Muliaman, pertumbuhan ekonomi di daerah berjalan sangat lambat. UMKM yang karena tak mendapat tambahan modal, menjadi sulit naik kelas.
