PADANG,-Rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2023, Komisi IV DPRD Sumbar sampaikan sejumlah perhatian yang menjadi kebutuhan daerah kepada mitra kerja. Diharapkan perhatian-perhatian tersebut bisa ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat secara umum.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said saat rapat itu, Kamis (4/1) di ruangan Banmus DPRD Sumbar mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah pekerjaan pembangunan shelter tsunami di Jorong Maligi Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).
“Meski telah dianggarkan dua kali di APBD Sumbar, sarana untuk penyelamatan itu belum selesai hingga sekarang. Diharapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar bisa menyelesaikan tahun 2024,” katanya.
Dia mengatakan, persentase pengerjaan telah mencapai 60 persen, namun tidak selesai hingga sekarang. Alasanya adalah akses jalan yang sulit untuk menuju titik pengerjaan, jalannya terdiri dari tanah yang bergelombang dan berlobang-lobang.
Dia berharap terkait program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada APBD 2023 bisa diambil pelajaran oleh OPD-OPD lingkungan Pemprov Sumbar, khusus nya mitra Komisi IV DPRD Sumbar. Infrastruktur merupakan kebutuhan krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pada tahun 2024 hendaknya pekerjaan yang telah masuk agenda bisa dilaksanakan sesegera mungkin, ditargetkan selesai sebelum periode anggota DPRD dan Gubernur Sumbar habis.
” Komsi IV DPRD Sumbar mendukung kinerja pemerintah dan juga meletakan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) pada OPD-OPD. Jika tidak terlaksana bagaimana nilai manfaatnya kepada masyarakat, dan hasil kerja kita pun sebagai wakil rakyat akan dinilai buruk. Hal itu harus menjadi perhatian,” katanya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Budiman mengatakan keprihatinannya terkait jalan provinsi yang menjadi akses utama di Kabupaten Tanah Datar, jalan tersebut berada pada ruas Penghubung Batusangkar – Payakumbuh, Rambatan – Ombilin, Halaban – Lintau, Batusangkar – Sitangkai.
Dia mengatakan, Jalan-jalan kewenangan provinsi itu berlobang-lobang dan berbahaya untuk pengendara, jika tidak diperbaiki maka akan menyebabkan banyak kecelakaan dan menelan korban jiwa.
“Jangan sampai ada persoalan hukum dikemudian hari, masyarakat berhak atas akses yang layak. Masyarakat juga bisa menuntut pemerintah karena jalan itu menyebabkan kecelakaan yang fatal,” katanya.
Dia menyebutkan, akses jalan yang tidak layak akan memberikan dampak negatif pada banyak sektor, apalagi Kabupaten Tanahdatar merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata terkenal. Maka nantinya tingkat kunjungan akan terus menurun.
Anggota Komisi IV Nurfirmanwansyah menyerot maraknya praktik tambang Galian C di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), bahkan praktik itu terus berkembang ke titik koordinat yang baru.
Kondisi itu jika terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan, bahkan akses jalan-jalan di Solse juga buruk. Solsel sendiri merupakan kabupaten langganan banjir dan longsor. Hal ini harus disikapi serius.
” Semoga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan pada tahun 2024,” katanya.
Pada Rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2023 dihadiri oleh sejumlah mitra kerja Komisi IV DPRD Sumbar diantaranya Dinas BMCKTR, BPBD, Perkimtan, Dishub hingga Dinas ESDM Sumbar.
Dari evaluasi kinerja tahun 2023, seluruh capaian kinerja mitra mencapai 90 lebih (mencapai terget-red), hal itu meliputi anggaran dan fisik. Dari seluruh program yang dikerjakan hambatan yang menjadi mayoritas adalah cuaca dan gangguan di jalan.
