Fauzan menambahkan, sambil menunggu Permendikbud Tata Edar Film disahkan, BEKRAF punya pekerjaan rumah untuk bisa merangkul dan menjelaskan kepada stakeholder perfilman bahwa keberadaan IBOS bukan untuk menjual data kepada asing atau menelanjangi kerahasiaan.
Apabila rencana ini akan dilanjutkan, perlu diatur juga kerjasama dengan Kemendikbud yang mempunyai otoritas kebijakan di bidang film dan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah untuk membentuk kebijakan insentif dalam rangka menggairahkan industri bioskop daerah.
