kabarin.co – Memasuki kawasan gerbang perusahaan perikanan PT. Maritim Timur Jaya (MTJ), tampak sepi. Rumput-rumput liar meninggi, membuat semak-semak, menutupi bangunan-bangunan yang ada. “Ketika masih beroperasi tempat ini tertata rapi,”ujar penduduk setempat yang menemani indonesiapolicy.com Sabtu pekan lalu (29/10/2016). Penduduk itu menunjuk bangunan yang dulu ditempati tentara di awal masuk kawasan, dan bangunan berikutnya tempat pasukan Brigadi Mobil (Brimob polisi). Keduanya bangunan itu sudah sepi, tak berpenghuni.
Di pos jaga pertama, tampak seorang berpakaian seragam tentara. Di pos berikutnya, dua orang berpakaian gelap. Di dalam tampak ada empat orang berseragam Security Artha Graha (SAG), sedang berlatih berbaris. Di kantor perusahaan juga tutup, tak ada kegiatan. “Dulu gegap gempita disini, bahkan TW pernah mengadakan pesta tahun baru mengundang Kris Dayanti,”katanya.
TW, yang dimaksud sumber itu adalah Tomy Winata, bos Artha Graha yang juga pemilik PT.MTJ. Perusahaan industri perikanan terpadu skala besar itu, mulai berdiri sejak 1996 dengan investasi sekitra 60 juta US Dolar. Berdiri di atas lahan seluas 140 hektar di Desa Ngadi, Kota Tual, Maluku Tenggara. TW dan Direktur PT.MTJ David Tjioe alias Amiauw, sempat diperiksa selama lima jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2006. Diduga adanya aliran dana dari kocek perusahaan itu ke Departemen Kelautan dan Perikanan, saat menteri dijabat Rokhmin Dahuri pada 2003. Ketika pemerintahan Megawati Sukarnoputri.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi David Amiauw, pada 2003 ditemukan catatan adanya aliran dana dari PT. MTJ ke Yayasan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Saat itu David belum menjabat direktur. Namun, TW menyangkal keterangan itu. “Tidak ada, dari kami tidak ada (aliran dana),”katanya dalam BAP kesaksian TW di KPK. Pada masa Rokhmin menjabat, menurut TW perusahaannya tidur, baru memiliki izin bangunan saja.
Perusahaan perikanan PT. MTJ baru hidup saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PT. MTJ menggandeng empat investor Cina. Penandatanganan kerja sama investasi dilakukan bersamaan dengan Forum Bisnis Indonesia-Cina yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Shanghai, Cina, 25 Oktober 2010. Seperti dilansir Antara, empat investor Cina itu berasal dari Provinsi Fujian, kota Shenzhen Provinsi Guangdong dan Dalian yang merupakan kota terbesar kedua di provinsi Liaoning, Cina. Total investasinya 15 juta dolar AS. Lokasinya di Desa Ngadi yang telah ditetapkan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sebagai kawasan minapolitan.
Innvestasi itu digunakan untuk membangun empat industri baru, di antaranya pabrik Surimi (ikan beku), industri tepung ikan dan pengalengan ikan dengan kapasitas produksi 100 ton per hari serta membangun sebuah galangan kapal. Empat perusahaan itu pun menambah armada kapal penangkap ikan. Sebagian besar ikan hasil tangkapan ratusan kapal akan diolah di Tual dan hasilnya dipasarkan ke Cina dan kawasan Eropa.
Namun, pada saat Jokowi menjabat presiden di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat gebrakan moratorium izin kapal melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014. Susi mencabut izin lima perusahaan besar perikanan, termasuk perusahaan perikanan milik pengusaha Tomy Winata PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku. Lima perusahaan itu dicabut seluruh izinnya karena melakukan praktik illegal fishing di Indonesia. PT,MTJ pun mati- bersambung. (indonesiapolicy.com)
