“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” terang Medi.
Selain itu, ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan flyover, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
“Direktur regional I Bappenas juga meminta kepada Dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek flyover ini,” tutup Medi.(sti)
