Andre Rosiade menegaskan, hal ini tanda ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar dalam menyelesaikan pembenasan lahan. “Di Aceh saja enam bulan beres, pembangunan tol berjalan. Lampung, Bengkulu juga. Di Pekanbaru sudah hampir dibangun sampai ke batas Sumbar. Ini sangat memprihatinkan, karena Sumbar tertinggal dari Provinsi lain di Pulau Sumatra,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre Rosiade menegaskan, di Komisi VI DPR RI dia terus mengawal pembangunan tol. Bahkan, sampai memastikan adanya penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp30 triliun kepada HK untuk proyek-proyek tol. “Kita minta bulan September ini setelah makan bajamba dimulai kembali. Dimulai meski baru 77 persen tanah bebas, agar Pemprov Sumbar bangun dari tidur. DPRD Sumbar harus panggil Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan ini,” kata Andre Rosiade yang menekankan kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi yang berasal dari Partai Gerindra.
Andre menyebut pembangunan mangkrak 1,5 tahun adalah sebuah pertanyaan besar. Semua warga Sumbar berharap pemerintah daerah bisa bangun dan bekerja lebih baik. “Kalau Lampung bisa, Sumsel bisa, Bengkulu bisa, Riau Bisa, Sumut bisa, Jambi bisa, kenapa Sumbar tidak bisa. Ini sangat aneh. Kita harapkan, acara ini bisa membangunkan Pemprov. Kalau bahasa HK, kebanyakan rapat, action tak ada. Harapan kami, kita hadir makan bajamba, Insya Allah HK bisa segera memulai pekerjaan kembali,” kata Andre.
